Dua hari terakhir, amplop berperangko yang berisi profil dan pernyataan dukungan sejumlah pihak terhadap kepemimpinan HM. Qurais, Wali Kota Bima saat ini, beredar. Meski masih terbatas, namun gaungnya terasa memanaskan suhu politik daerah, setidaknya pada level tertentu. Kubu Qurais membantah menyebarkan amplop itu, bahkan menuding ada pihak yang mencoba memancing dan ‘menelikung di tikungan tajam’.
Durasi waktu Pemilukada masih setahun lagi, namun sejumlah para bakal dari ‘bakal calon’ sudah mengambil ancang-ancang. Lepas dari “alibi” Qurais, namun amplop itu adalah letupan lain yang menghangatkan suasana Kota Bima. Diakui atau tidak. Amplop politik itu bisa menjadi babak baru dan memantik pihak lain segera unjuk diri.
Sebelumnya, H. Sudirman, menghangatkan riak-riak politik melalui penyebaran kalender pada warga. Kabarnya juga di lingkungan sekolah. Kolonel Rifai pun lebih dulu mengintip celah melalui sebaran kalender, akhir tahun lalu. Apakah ada yang dilanggar? Pertanyaan ini menyeruak ke publik dan diperdebatkan.
Kita harapkan prakompetisi yang mencuat makin menambah kualitas berdemokrasi. Demokrasi menghalalkan perbedaan pandangan dan pilihan politik. Jangan sampai hanya karena soal politik merenggangkan hubungan dan menarik para kompetitor dan tim-nya dalam pertarungan tidak sehat. Pengalaman pertama saat Pemilukada lalu selayaknya menjadi bahan evaluasi bersama. Hal yang penting adalah menjadikan momentum itu sebagai pembelajaran politik dan mencari pemimpin impian.
Khusus bagi Wali Kota Bima saat ini, kita harapkan tetap mengonsentrasikan pikiran dan perhatian untuk memenuhi amanah rakyat hingga akhir masa jabatan. Kontrak politik dengan rakyat dulu adalah komitmen menyejahterakan dan membangun menuju kondisi yang lebih baik. Nah, aspek itu mesti dipenuhi melalui berbagai cara. Kemampuan memenuhi ekspektasi publik akan menjadi catatan khusus, terutama dari kelompok terdidik. Apresiasi bakal melangit. Sebaliknya, ini yang mesti diingatkan, kegagalan memenuhi hajat visi-misi (kontrak politik) akan dihukum rakyat dengan caranya sendiri.
Idealnya, cara publik memilih pemimpin dan menghukumnya adalah berdasarkan catatan kinerjanya, selain aspek moralitas dan integritasnya. Jika sekarang sudah ada yang memunculkan diri ke ranah publik, maka keharusan kita mencermatinya. Intinya, jangan pernah “membeli kucing di dalam karung”. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
