Puluhan mahasiswa yang tergabung Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima dan Aliyansi Mahasiswa Pecinta Perubahan (AMPERA) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agama (Kemnag) Kabupaten Bima, Senin (12/3) lalu. Dari aksi itu, mereka menguatirkan penanganan kasus dugaan korupsi yang membelit pejabat Kemnag itu memicu mogok mengajak para guru.
Koordinator Lapangan (Korlap), Uchup, mengaku kuatir jika penanganan kasus yang lamban akan menimbulkan reaksi keras dari guru di lingkungan Kemang. Tidak menutup kemungkinan penanganan kasus yang lamban, guru yang tunjangannya “disunat” merasa tidak puas dan memilih mogok mengajar. “Jika hal itu terjadi, siapa yang akan bertanggungjawab. Apakah Kepala Kantor Kemnag, Haji Yaman, Polisi, Bupati atau anggota DPRD Kabupaten Bima?” tanyanya.
Uchup menilai jika guru Kemnag mogok ngajar, maka berapa banyak anak bangsa yang merugi sehingga berdampak pada buruknya sumberdaya manusia yang dihasilkan. Kasus ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat menyekolahkan anaknya pada Madrasah, padahal pendidikan pada Madrasyah menitikberatkan pada perbaikan akidah dan akhlak.
Menurutnya, Yaman tidak pantas lagi memimpin lembaga simbol kebanggaan, pedoman, dan penuntun masyarakat Kabupaten Bima, karena diduga mengorupsi dana sertifikasi. Tidak hanya itu, aksi dugaan pemotongan tunjangan guru terpencil akan berdampak psikologis pada guru terpencil yang saat ini sedang mengabdi.
Diyakininya jika hak guru terpencil dirampas, maka akan berakibat fatal pada proses pembelajaran, karena sangat langka manusia maupun guru yang ingin mengajar yang letaknya sangat jauh dari peradaban dan tidak didukung sarana transportasi memadai.
Dia meminta agar para guru terpencil tidak berkecil hati terhadap tunjangan yang hanya mimpi, karena jasa dan pengabdiannya akan dibalas oleh Allah. (BE.18)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
