Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) bagi siswa SDN 32 Kota Bima melalui pengusulan tahun 2011 sebagiannya dipotong untuk pembangunan pagar sekolah. Nilainya Rp20 ribu/orang. Mengapa bisa dipotong seperti itu?
Kepala SDN 32, Hj. Mariamah, S.Pd, M.Pd, mengaku pemotongan pada 24 siswa itu untuk pembangunan pagar sekolah. Senilai Rp60 ribu digunakan untuk membeli baju batik seragam. Pemotongan itu atas kesepakatan dengan Komite. Namun, dia mengaku mengetahui bahwa BSM tidak bisa dialihkan untuk membeli atau membangun sesuatu dalam bentuk apapun dan seluruh siswa harus menerima utuh.
Dijelaskannya, satu siswa miskin mendapatkan BSM sebesar Rp360 ribu per tahun. Pemotongan itu atas kesepakatan saat rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite, Husni Usman, beberapa waktu lalu. “Kami tidak langsung memotong, namun meminta persetujuan orang tua siswa, karena atas persetujuan itu, maka kami memotongnya,” ujarnya Selasa (3/4) di sekolah setempat.
Menanggapi hal itu, akademisi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima, Drs. Jasman, M.Pd, menyayangkan pemotongan BSM itu walaupun melalui kesepakatan dengan orangtua siswa. Kasek menyalahi aturan dan bisa diproses secara hukum, karena dalam aturannya BSM tidak bisa dipotong untuk kepentingan sekolah.
Khusus pemotongan untuk pembelian baju seragam, menurutnya, sah-sah saja. Namun, pemotongan walaupun ada kesepakatan dengan orangtua siswa untuk kepentingan pembangunan sekolah sudah menyalahi aturan. Dia meminta Wali Kota Bima, HM. Qurais, membentuk tim untuk menelusuri pemotongan BSM untuk kepentingan pembangunan sekolah. “Walaupun ada kesepakatan tetap tidak dibenarkan, karena aturan pembayaran BSM bukan untuk membangun pagar sekolah melainkan untuk rakyat miskin,” ujarnya melalui telepon seluler.
Katanya, jika Pemerintah Pusat mengetahuinya, dikuatirkan anggaran yang dialokasikan untuk BSM melalui APBN akan dihentikan, karena disalahgunakan untuk kepentingan pembangunan sekolah. Tidak menutup kemungkinan BSM yang bersumber APBD juga dipotong untuk pembangunan sekolah.
Diingatkannya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi gedung sekolah maupun sarana penunjang lainnya.
Jasman mengharapkan Wali Kota Bima menanggapi kasus itu jika ingin membangun dunia pendidikan yang lebih baik. Kalau dibiarkan, dikuatirkan ke depan segala macam bantuan untuk siswa miskin akan dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Saya berharap Wali Kota bisa menginvestigasi seluruh sekolah yang menerima bantuan BSM,” harapnya. (BE.18)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
