Sejak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bergulir, Kepolisian Daerah (Polda) NTB telah mengungkap delapan kasus penimbunan. Diduga penimbunan itu untuk mengeruk keuntungan jika pemerintah menaikkan harga BBM.
Kapolda NTB, Brigjen Arif Wachyunadi, mengatakan Kepolisian saat ini terus meningkatkan pengawasan dan apa yang dilakukan Kepolisian hanya mengamankan kebijakan pemerintah. “Sampai saat ini setidaknya ada delapan kasus penimbunan BBM yang diungkap, baik jenis solar, premium dan minyak tanah,’ ujarnya saat silaturrahmi dengan tokoh agama, masyarakat, pemuda, mahasiswa, serta komunitas di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu di Polres Bima Kabupaten, Sabtu (31/3) malam.
Hanya saja, saat itu Kapolda tidak menyebutkan dimana lokasi pengungkapan penimbunan BBM itu dan berapa volumenya. Diharapkan ada kerjasama dengan masyarakat agar melaporkan jika terjadi penimbunan jelang kenaikan BBM.
Dikatakannya, polisi tidak tinggal diam, namun mengawasi di tingkat lapangan, termasuk di SPBU. Jumlah SPBU di NTB saat ini sebanyak 57 unit.
Arif menilai, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Namun, menyelamatkan perekonomian nasional dan mengurangi beban subsidi BBM. Dinilainya, harga BBM atau premium di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan Negara lain di Asean, seperti Singapura Rp15 ribu/liter, Thailand Rp12.500/liter, dan juga Malaysia di atas Rp10 ribu. “Justru dengan naiknya BBM subsidi berkurang dan ekonomi membaik,” ujarnya.
Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain ST, saat pertemuan itu mengatakan menduga ada oknum yang memanfaatkannya rencana kenaikan harga BBM. Ada oknum yang berspekulasi, hal itu terlihat dari sepinya penjualan eceran. Namun, kata dia, masalah kelangkaan BBM tidak hanya karena ada rencana kenaikan, namun juga masalah cuaca, sehingga distribusi terhambat. Termasuk pupuk yang distribusinya melalui jalur laut. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
