Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

Belum Ada Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai Kontrak

Kota Bima, Bimakini.com.-  Ternyata, pegawai kontrak yang belum menerima gaji, tidak hanya dialami puluhan orang di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bima. Puluhan lainnya pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga meradang. Termasuk yang menjadi Tata Usaha (TU) sekolah dan guru honor.

      Kenyataan itu diakui Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima, Drs. Anwar.

“Tidak hanya mereka, masih ada juga tenaga honor TU sekolah dan guru, DKPP, dan beberapa Satker lainnya yang belum dibayar,” ujar Anwar di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Kamis (10/5).

    Menurutnya, pembayaran belum dilakukan, karena masing-masing Satker tersebut belum mengajukannya ke pihak DPPKAD. Bagian Umum pun hingga saat ini belum mengajukannya. “Belum ada pengajuan dari yang bersangkutan. Kalau sudah ada pengajuan, bisa saya lihat apa kekurangannya,” tandasnya.

     Biasanya kalau sudah ada pengajuan, kata Anwar, berkasnya akan diteliti apakah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Jika sudah terpenuhi semua, pembayaran segera dilakukan.

        Anwar menegaskan, keterlambatan pembayaran gaji pegawai kontrak dan honor daerah, bukan karena tidak ada anggaran. Tetapi, pengajuan berkasnya yang belum dilakukan masing-masing Satker. Anggaran itu sudah tersedia. Hanya saja, tidak bisa dibayarkan jika berkas belum  diajukan. Apalagi, itu adalah hak mereka yang harus dibayar.

“Cepat atau lambatnya bergantung pengajuan mereka (Satker). Kita hanya menyampaikan, silakan Satker ajukan. Kita hanya melihat kelengkapan syarat admministrasinya saja,” terangnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, fakta tidak menyenangkan dialami puluhan pegawai honor Bagian Umum Setda Kota Bima. Hingga saat ini, mereka belum menerima gaji selama lima bulan. Terhitung sejak Januari 2012, hak mereka belum terbayarkan. Padahal, mereka sudah menandatangani berkas yang disodorkan oleh pejabat yang berwenang pada Bagian setempat.

     Kepala Bagian Umum, Drs. Kaharuddin, melalui Kebag Humas dan Protokol Setda Kota Bima,  Muhammad Hasyim, S.Sos, SH, M.Ec.Dev, mengakui keterlambatan pembayaran gaji selama lima bulan bagi puluhan tenaga honor tersebut. Namun, mereka adalah pegawai kontrak lepas sejumlah 46 orang.

     Dikatakannya, gaji mereka belum dibayar dikarenakan akta kontraknya baru selesai dibuat. Keterlambatan pembuatan akta kontrak, karena menunggu keseragaman model kontrak dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima sebagai pejabat yang berwenang dalam urusan tenaga kontrak.

      Meski begitu, proses administrasi pengajuan untuk permintaan pembayaran honor tersebut, sudah dilakukan. “Akan dibayarkan setelah dananya keluar dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam minggu ini,” terang Hasyim. (BE.19)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Kota Bima, Bimakni.- Dua tersangaka kasus pembayaran gaji SI, ASN lingkup Dinas Dikpora Kota Bima, Senin (29/6) batal diserahkan. Pengacara kedua tersangka menyerahkan surat...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menyarankan para korban ulah oknum calo pegawai agar melaporkan ke Kepolisian dan Inspektorat. Hal itu  agar oknum tersebut...

Dari Redaksi

SUASANA Kabupaten Dompu beberapa hari terakhir dihebohkan isu status kelulusan 134 Tenaga Honorer jalur Kategori Dua (K2). Berdasarkan isu yang berkembang, Badan Kepegawaian Negara...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-      Pemerintah Kabupaten Bima sudah menerapkan lima hari kerja sejak sebulan terakhir. Pemantauan terhadap kepatuhan Satuan Kerja Perangkat daerah dan Unit Pelaksana ...

Politik

Bima, Bimakini.com.-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima menggelar rekapitulasi surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, Rabu (16/12/2015). Dari 18 kecamatan,  tujuh...