foto bersa,a FLA dan ICW.
JUHDA, PNS yang hadir dalam diskusi FLA dan ICW, mengatakan, bahwa telah ada langkah maju dilakukan di birokrasi. Yakni, adanya penandatanganan fakta integritas. Sebelumnya hanya dilakukan oleh pejabat level pimpinan proyek (pimpro). Namun, kini oleh semua pegawai. “Semua memang punya peluang korupsi, tapi yang dekat adalah mereka yang ada di kekuasaan,” ujarnya.
Apakah dengan penandatangan fakta integritas itu, menjamin tindakan korup berkurang? Ini memang menjadi pernyataan lanjutan. Apakah bisa menjadi jaminan, meski ini patut diapresiasi.
“Fakta integritas sebagai sesuatu yang bagus. Tapi kadang hanya untuk menjaga popularitas atau pencitraan. Apakah dengan menandatangani itu akan dapat membantu,” tanya Febri.
Karena bagi Febri, korupsi bisa mulai dari perencanaan program atau proyek. Peluang itu bisa saja muncul ketika program telah ditetapkan. Disinilah dibutuhkan adanya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tender proyek harus diketahui oleh publik.
Untuk itulah, kata dia, di Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, salah satunya mendorong perencanaan dan pengelolaan pendidikan yang transparan. Kegiatan di sekolah harus diketahui dan dapat diakses oleh publik, mulai dari proses perencanaan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan program.
Katakanlah, kata dia, dalam perencanaan kebutuhan sekolah, ditentukan berapa kebutuhan spidol. Demikian juga dengan harga spidol itu harus diketahui oleh public, tidak hanya oleh pengelola, dalam hal ini internal sekolah.
“Kalau semua transparan, korupsi bisa ditekan, pelayanan baik, pendidikan baik dan kesehatan baik. Maukah penguasa melakukan hal tersebut,” tanyanya.
Hal ini, kata Febri, telah dilakukan disejumlah sekolah di DKI Jakarta. Proses dilakukan bertahap, bagaimana sekolah mengelola kegiatan dengan memegang prinsip transparansi. Iya, ada kecenderungan sekolah belum mau terbuka sepenuhnya. Namun disisi lain, sekolah juga kuatir dengan adanya Undang-undang (UU) tentang transparansi.
Ada anggapan, jika menyampaikan informasi data sebagai rahasia Negara. Padahal, belum ada UU yang menegaskan tentang kerahasiaan tersebut. Apakah dengan membuka ke public, maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan.
Sebenarnya, kehadiran ICW di Bima, untuk melihat bagaimana fasilitasi kegiatan mengenai transparansi pemngelolaan sekolah di Kecamatan Ambalawi. Untuk program ini difasilitasi oleh Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (YISA).
Ketua YISA, Junaidin, mengatakan ICW hadir di Bima, Rabu (9/5). ICW awalnya bersilaturrahmi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Bima. Dilanjutkan dengan pertemuan Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Bima, H Hafifuddin. Pihak ICW menanyakan seputar dinamika pendidikan di Kabupaten Bima. Bagaimana pelayanan pendidikan, hingga soal anggaran serta mutu dari delapan stantar pendidikan.
Kamis (10/5), ICW silaturrahmi sekaligus assessment dengan lembaga YISA di Ambalawi. Sore harinya bertemu dengan perwakilan Komite Sekolah di Ambalawi.
Junaidin mengatakan, YISA telah memfasilitasi perencanaan di sejumlah sekolah. Kenyataan yang ada, ada kecenderungan antara Kepala Sekolah dengan Komite sulit bertemu. Kepala Sekolah beranggapan, jika komite dapat mengambil sebagian perannya.
“Disini ada ketidakpahaman soal tugas dan fungsi masing-masing, antara kepala sekolah dan komite. Setelah difasilitasi, sudah mulai saling memahami,” ujarnya.
ICW sendiri berharap pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bima benar-benar transparan. Mulai dari perencanaan, hingga pertanggungjawaban setelah terlaksana. “Untuk di Ambalawi sendiri, sejauh ini dalam perencanaan sudah mulai terbuka, namun belum sampai pada SPJ setelah kegiatan terlaksana,” ujarnya.
Pendidikan memang menjadi salah satu yang potensi terjadi korupsinya besar. Apalagi anggaran terbilang besar. Pendidikan sebagai laboratorium untuk menyiapkan generasi masa depan, maka selayaknya ia bersih. Jika tidak, maka apa kata dunia?! (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
