BERAPAKAH dana rakyat yang digunakan mendanai penanganan kasus terorisme di Indonesia? Haris mengungkapkan 2012 ini dana APBN yang dialokasikan senilai Rp69 miliar, yang sebelumnya Rp19 miliar. Ini berarti ada peningkatan signifikan Rp50 miliar.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diberikan alokasi besar dalam APBN 2012. Untuk program pencegahan terorisme senilai Rp40 miliar, untuk operasi deradikalisasi senilai Rp12,5 miliar. Operasi penindakan senilai Rp40 miliar dan kerjasama internasional Rp10 miliar. “Ditambah lagi dengan belanja rutin pegawai, belanja peralatan, kendaraan operasional dan sebagainya. Total keseluruhan APBN untuk BNPT senilai 476,6 miliar rupiah,” beber Haris.
Bahkan, kini BNPN meminta pada komisi III DPR RI anggaran senilai Rp210 miliar untuk gedung baru. BNPT juga mengusulkan pembuatan pusat latihan antiteror senilai Rp3,9 miliar. Seolah menjadi komoditi proyek bagi BNPT sendiri dengan memanfaatkan APBN yang bersumber dari rakyat.
Anggaran yang dialokasikan dalam APBN itu, seolah dalam pandangan Haris, membuat orang BNPT tidak cukup dengan nilai tersebut. Padahal, hingga saat ini pemerntah Australia terus membantu Indonesia sejak peristiwa BOM Bali (2002) dengan membuat pusat pelatihan kontra-terorisme.
Selama lima tahun sebelumnya, kata dia, Australia telah mengucurkan dana senilai US $ 21,4 juta dan terus mengucurkan anggaran untuk kelangsungan program pendidikan dan pelatihan bernama Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Para penegak hukum dilatih di JCLEC, berpusat di Akpol Semarang. Kerjasama berkelanjutan dengan New Scotland Yard, EU, Charles Sturt Univercity dalam skema Grant U Transnational Crime and Criminal Justice Project.
Diungkapkannya juga, bahwa proyek deradikalisasi hanya menjadikan umat Islam sebagai target. Terutama bagi kelompok yang dianggap radikal, organisasi sosial (Ormas) Islam, Pelajar dan Mahasiswa, Remaja Masjid, Satri, Umum, serta lainnya. Target di luar non-Muslim, nyaris tidak terdengar dan seolah menegaskan, bahwa ada sesuatu dibalik proyek terorisme dan deradikalisasi.
Haris juga mengungkapkan tentang satu halaqah yang diadakan oleh BNPT. Dalam pertemuan itu, Kepala BNPT menyampaikan, tentang siapa yang disebut teroris. Di antaranya, mereka yang ingin melaksanakan ibadah berdasarkan syariat. Ini dianggap membahayakan, karena sama halnya dengan ingin mencap semua orang yang ingin taat melaksanakan ibadah sebagai teroris.
Haris menerangkan, deradikalisasi sesungguhnya memiliki dua cacat, yakni dalam hal pradigma dan konsep turunan. Cacat paradigmatik ini karena terlalu menyederhanakan akar, bahwa ideologi radikal atau jihad sebagai cikal-akal munculnya terorisme. “Sesungguhnya ummat Islam tidak setuju dengan terorisme. Tetapi, sekarang sudah menjadi bias. Ini tergantung kepentingan politik,” ujarnya.
Ada ketidakadilan, baginya dalam penanganan hukum di negeri ini. Terorisme dianggap sebagai kejahatan luarbiasa. Namun, tidak demikian dengan koruptor. Ketika orang yang baru dicurigai, Densus 88 langsung menyergap, menangkap, bahkan menembak hingga mati. Kenyataan demikian, tidak berlaku bagi koruptor.
Bahkan, mencuri sandal jepit, biji kakao, proses hukumnya begitu mudah menjerat orang-orang miskin. Ketidakadilan ini, sesunggunya bisa membuat masyarakat frustasi dan bertindak sesuatu.
Masalah kemiskinan juga, anggapnya masih menjadi persoalan besar bangsa ini. Namun, keberadaan BNPT seolah menjadi utama, sehingga Negara harus mengucurkan dana yang nilainya sangatlah besar.
Haris lebih melihat, banyak kasus terorisme yang diskenariokan dan ini diciptakan oleh intelijen asing dan lokal. “Program deradikalisasi, bukan tidak mungkin justru membuat orang kian radikal,” ungkapnya. (bersambung)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
