Bima, Bimakini.com.- Sejumlah warga dan anggota Lembaga Keswadayaan Desa (LKD) di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsin NTB mendesak Satker PNPM Pesiew segera memecat, Wahyuddin, ST, konsultan program tersebut di wilayah setempat. Masalahnya, oknum itu kerap meminta jatah pada LKD sehingga pelaksanaan program tidak optimal.
Ketua LKD Himpunan Nelayan Desa Bajo, Harjoyasa, mengaku, saat mendapatkan program tahun 2010 lalu, selalu diintai dan dimintai jatah oleh oknum tersebut. Bahkan, tanpa malu-malu, ikut menunggu dan mengantre saat pencairan dana LKD pada Bank. “Saat pencairan termin pertama Yudi tanpa malu-malu meminta uang, bahkan ikut menunggui kami di Bank, kami sebenarnya tidak nyaman dan saya kuatir ini kembali terjadi dan dialami LKD tahun ini,” katanya di Bajo, Rabu.
Dikatakannya, jika oknum tersebut tidak kunjung diganti atau minimal diperingatkan, dikuatirkan akan kembali berulah dan merugikan LKD yang mendapatkan program tahun 2012 ini. “Sebenarnya masalah ini sudah kami mau ungkap sejak dulu, tapi ditahan-tahan oleh dia karena janjinya akan memuluskan kami lolos lagi. Saya dan teman-teman siap jika diharuskan membuktikan hal ini,” katanya.
Menurut anggota Badan Musyawarah Desa (BPD) Bajo ini, ulah oknum konsultan tersebut merugikan masyarakat dan mengancam kegagalan program yang hendak dilaksanakan PNPM Pesiew. Selain membebani LKD dengan pungutan liar, oknum itu juga tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan laporan. Padahal, sesuai item pekerjaan, anggaran PNPM juga meliputi kegiatan pelatihan.
“Jadi bukan lagi pemberdayaan masyarakat, tapi memberdayakan mereka yang jadi pendamping. Kami akan melaporkan hal ini juga ke pusat dan Satker terkait,” katanya.
Keluhan yang sama juga disampaikan anggota LKD LPMB, Syakban. Diakuinya, bersama sejumlah pengurus LKD lainnya dibebankan menyerahkan uang jatah kepada oknum itu. “Awalnya kami harus kasi dua juta pas pencairan termin pertama. Saya kuatir ini kembali terjadi. Memang uang itu masuk ke rekening LKD, tapi diminta pas setelah cair,” katanya.
Dikonfirmasi melalui telepon selular, Wahyuddin membantah pernah memotong atau meminta jatah pada sejumlah LKD. “Itu tidak benar, saya tidak pernah meminta apapun. Dua juta? Mengapa tidak sekalian saja sebut saya minta lima juta atau satu miliar,” ujarnya.
Warga Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima ini juga mengaku, setiap tahun tetap melaksanakan pelatihan teknik penyusunan laporan. “Kalau saya tidak melaksanakan pelatihan, terus di kantor Kecamatan (Soromandi) itu apa?” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
