Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Pemkot Bima Fokus Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Kota Bima, Bimakini.com.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima berhasil menaikkan status pengelolaan keuangan dan administrasi lainnya untuk Tahun Anggaran 2011, Jumat (15/6) lalu. Dari tanpa pendapat auditor (disclaimer) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Pemkot Bima tidak ingin kehilangan momentum dan terus merapatkan barisan. Sejumlah rekomendasi yang menyertai status WDP itu sedang fokus diperbaiki.

Nah, menindaklanjuti status WDP itu, Wali Kota Bima, HM. Qurais, didampingi Wakil Wali Kota, H. A. Rahman, SE dan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah (Sekda),  Ir. Muhammad Rum, mengadakan rapat koordinasi (Rakor) lengkap. Rakor  dihadiri  seluruh pejabat Pemkot Bima, pimpinan satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), Camat, dan Lurah. Status itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram.

      Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Muhammad Hasyim, S.Sos, SH, M.Ec.Dev, mengatakan, menindaklanjuti status WDP, BPK Perwakilan NTB memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan kepada Pemkot Bima untuk diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Diakuinya, item ang harus diselesaikan dan ditindaklanjuti adalah membuat dan menyempurnakan standar pengendalian internal pemerintah (SPIP), sebagai indikator dan pedoman bagi kinerja aparatur. Kemudian, menyelesaikan tunggakkan kasus yang berpotensi merugikan daerah dan negara mulai tahun 2004 sampai tahun 2010, melalui Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kota Bima.

    Selanjutnya, jelas Hasyim, rekomendasi untuk penertiban aset daerah yang meliputi inventarisasi aset secara berkala, tingkat kota maupun skala SKPD. Kemudian, rekapitulasi jumlah dan lokasi aset yang belum jelas, termasuk dokumen kepemilikkan. Rekomendasi tertip pengelolaan barang di tingkat SKPD, termasuk penertiban penyetoran retribusi yang menggunakan aset-aset negara atau daerah.

      Selain itu, kata Hasym, rekomendasi untuk memvalidasi data  realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga diketahui jelas jumlah penyetoran potensi PAD setiap tahun. Kemudian, rekomendasi perbaikan mekanisme pengelolaan dana bergulir, mulai dari petunjuk teknis (Juknis), mekanisme, maupun pengembalian dana bergulir sehingga jelas keberadaannya.

     Rekomendasi terakhir, tambah Hasyim, yakni penertiban dan validasi data hasil inventarisasi penggunaan dan stok bahan. Seperti, obat-obatan pada Dinas Kesehatan (Dikes) maupun pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kota Bima. “Rekomendasi-rekomendasi ini akan kita selesaikan dalam rencana aksi yang oleh BPK memberikan waktu selama enam puluh hari. Namun, oleh Pak Wali mengharapkan pada jajarannya agar dapat dilaksanakan  dalam waktu 20-30 hari,” terang Hasyim.

     Dikatakannya, Wali Kota mengapresiasi seluruh pimpinan SKPD, Camat, dan Lurah, Inspektorat, akademisi, masyarakat, dan media massa atas doa dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah, sehingga meraih status WDP. “Tahun berikutnya Pemkot akan berjuang meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Hasyim.

Wakil Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE,  meminta seluruh aparatur serius menuntaskannya. Perubahan status pengelolaan keuangan daerah tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pegawai  agar bekerja lebih baik lagi. Tujuannya agar pengelolaan administrasi dan keuangan daerah kedepan lebih baik.

“Bila mungkin, tahun berikutnya kita bisa mencapai status penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),’’ ajaknya.(BE.19/BE.20)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

  ‘’SAYA mau tes daya ingat pak KMA,’’ katanya kepada saya suatu waktu. KMA itu, singkatan nama saya. Belakangan, semakin banyak kawan yang memanggil...

CATATAN KHAS KMA

SAYA belum pernah alami ini: handphone tidak bisa dipakai karena panas. Bukan hanya sekali, Tetapi berkali-kali. Juga, bukan hanya saya, tetapi juga dua kawan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Penyerahan LHP tersebut dilakukan...

CATATAN KHAS KMA

CATATAN Khas saya, Khairudin M. Ali ingin menyoroti beberapa video viral yang beredar di media sosial, terkait dengan protokol penanganan Covid-19. Saya agak terusik...

Berita

SEPERTI biasa, pagi ini saya membaca Harian  BimaEkspres (BiMEKS) yang terbit pada Senin, 10 Februari 2020. Sehari setelah perayaan Hari Pers Nasional (HPN). Mengagetkan...