Kota Bima, Bimakini. Com.- Sistim reakruitmen partai politik (parpol) akan sangat menentukan figur pemimpin daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Bima 2013 mendatang. Jika yang berlaku sistim “dagang”, maka sulit berharap pemimpin yang mengabdi untuk rakyat. Setidaknya itu menjadi salah satu kesimpulan pada diskusi “Quo Vadis Kota Bima 2013” di Sekretariat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bima, Sabtu (8/6).
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi KNPI Kota Bima, Gufran, SH, mengatakan masing-masing parpol memiliki mekanisme internal dalam penjaringan calon. Secara normatif, tidak ada satupun dalam Pedoman Organisasi (PO) atau AD/ART partai yang menjaring calon dengan transaksi uang. “Jika pemimpin sudah mulai menjadi calon pemimpin dengan mambayar, maka tidak bisa diharapkan mengemban amanah dan mengabdi untuk rakyat,” katanya.
Kenyataan selama ini, kata dia, calon pemimpin yang ingin maju mencari kendaraan politik dengan transaksi uang. Belum lagi biaya selama kampanye dan pemilihan. “Jika dalam pemilihan, figure menggunakan politik uang dalam meraih suara, sesuangguhnya tidak memiliki kepercayaan sebagai tokoh,” ujarnya.
Namun, kata dia, politik uang sesungguhnya virus yang mengancam kelangsungan demokrasi. Virus ini disebarkan oleh elit politik, bukan karena rakyat yang menginginkan sesuatu sebagai imbal jasa hak suaranya. “Kalau tidak ada elit politik yang menawarkan uang sebagai pembeli suara, maka rakyat tidak berharap apa-apa selain kesejahteraan,” ungkapnya.
Apakah pada Pemilukada 2013 mendatang, kata dia, akan muncul politik yang, akan bergantung pada elit politiknya. Selain itu kesadaran masyarakat, bahwa menerima uang sebagai imbal hak suara akan merugikan. “Yang akan menjadi korban transaksi politik seperti ini adalah rakyat,” ujarnya.
Rakyat cerdas memilih, kata dia, akan sangat ditentuka oleh bekerjanya instrument yang bertanggungjawab, seperti KPU, Pemerintah, Panwaslu, serta Parpol. Sedangkan NGO, Media dan lembaga lainnya diluar itu, hanya sifatnya tanggungjawab moril mendidik kesadaran politik masyarakat.
Sekretaris GP Ansor Kota Bima, Ardiansyah, mengatakan untuk menciptakan tatanan demokrasi yang diharapkan, maka dibutuhkan peran banyak pihak. Membangun kesadaran politik rakyat harus terus dilakukan. Masyarakat yang tersadarkan akan memahami hak politik dan bisa menjadi pengontrol.
Ardiansyah menilai perlunya saat ini ada ruang diskusi tentang bagaimana rakyat menghadapi Pemilukada 2013 mendatang. Bagaimana rakyat membangun kontrak politik dengan calon, bukan melakukan transaksi uang. “Dalam diskusi-diskusi berikut, maka GP Ansor akan mencoba mengundang berbagai pihak, bagaimana menyongsong Pemilukada 2013 mendatang,” ujarnya.
Hal lain yang mengemuka dalam diskusi tersebut, mewaspadai upaya pembodohan politik terhadap rakyat. Mereka yang kondisinya demikian akan mudah digiring dan menjadi tumbal keserakahan elit politik. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
