Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Menyongsong 14 Persen Sisa Kemiskinan

Awal Agustus 2012, Gubernur NTB, HM. Zainul Majdi, diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta. Rapat terbatas itu hanya untuk tiga Gubernur, yakni Gubernur NTB, DKI Jakarta, dan Banten. Itu bentuk apresiasi Presiden atas penurunan angka kemiskinan di NTB. Laju penurunan angka kemiskinan di NTB telah menempatkannya pada posisi enam besar secara nasional. Menjadi satu dari tujuh provinsi yang mampu menekan angka kemiskinan diatas 1 poin. Pengujung tahun 2013, angka kemiskinan NTB ditarget hanya tersisa 14 persen dari jumlah populasi. Dan ikhtiar itu kian dekat.

Sehari setelah kembali menghadiri rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Gubernur tidak menampik kalau kehadirannya saat itu sebagai apresiasi kinerja Pemprov NTB yang moncer dalam upaya menekan angka kemiskinan.

“Iya. Undangan itu bisa kita katakan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), terkait penurunan angka kemiskinan,’’ kata Gubernur kepada sejumlah wartawan di Mataram.

      Itu sebabnya, hanya ada tiga Gubernur yang diundang saat rapat itu. Rapat kabinet itu merumuskan langkah pemerintah agar terus menekan angka kemiskinan. Termasuk juga sinkronisasi program, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

     Di antara program-program itu antara lain misalnya seperti di NTB, pembenahan rumah-rumah tidak layak huni. Ke depan, kata Gubernur, pendekatan penuntasan kemiskinan yang digunakan adalah penuntasan kemiskinan di tiap wilayah. Setelah satu kawasan tuntas, maka baru pindah ke kawasan lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2012 mencapai 852.640 orang atau 18,63 persen dari jumlah populasi. Angka kemiskinan NTB itu turun hingga 1,10 poin dari bulan yang sama tahun lalu. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin mencapai 894.770 jiwa, atau setara 19,73 persen dari jumlah populasi.

      Menurut Kepala BPS NTB, Soegarendra, umumnya penduduk miskin ini bermukim di perkotaan. Penduduk miskin perkotaan mencapai 443.335 jiwa sedangkan di daerah pedesaan berjumlah sekitar 419.407.

     Penentuan mereka yang tergolong miskin itu merujuk pada garis kemiskinan 2012 sebesar               Rp 242.831 sebulan, yang mengalami kenaikan dari garis kemiskinan tahun 2011 yang mencapai Rp. 215. 576. Garis kemiskinan itu berarti, setiap orang yang tak mampu membelanjakan sedikitnya Rp242.831 sebulan, maka tergolong miskin.

      Pemerintah daerah di NTB sendiri gencar mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat agar dapat mengurangi angka kemiskinan setiap tahun. Provinsi NTB menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan rata-rata hingga dua persen tiap tahun.

        Dengan angka kemiskinan mencapai 23,81 persen pada Maret 2008, maka pada akhir 2013, angka kemiskinan di NTB ditargetkan akan tersisa 14 persen dari jumlah populasi.

      Menurut Gubernur, setidaknya membutuhkan investasi Rp12 triliun untuk mampu menekan angka kemiskinan hingga mencapai 14 persen pada 2013. Dan ikhtiar itu kini kian dekat.

Investasi Rp 12 triliun itu tentu tidak semata mengandalkan belanja pemerintah, melainkan juga swasta, dan investasi terus menunjukkan trend positif. Selama 2012 ini misalnya investasi Penanaman Modal Asing telah mencapai 39 perusahaan.

        Bidang yang paling moncer menyerap investasi yakni pariwisata (hotel, restoran, golf, tour operation dan travel agent). Disusul sektor perkebunan, pengembangan minyak astiri dan jarak.

Selain itu, juga sektor perikanan (budidaya tambak udang), pedagangan besar dan konsultan serta telekomunikasi. Meningkatnya investasi berdampak pada ketersediaan lapangan kerja. Penanaman modal asing itu mampu menyerap 1.708 orang tenaga kerja.

       Membaiknya kinerja investasi ini berkontribusi positif terhadap upaya penurunan angka kemiskinan. Tak heran, penurunan angka kemiskinan NTB melonjak drastis.

         Penurunan angka kemiskinan NTB dalam kurun waktu tahun 2008-2012 mencapai 5,18 poin. Angka yang cukup tinggi bahkan di atas penurunan angka kemiskinan rata-rata nasional. Bayangkan, sebelumnya BPS NTB melansir angka kemiskinan NTB pada 2008 mencapai 23,81 persen dari total populasi. Namun, kini (2012) jumlah itu mampu ditekan hingga 18,63 persen populasi.

     Tahun lalu, laju penurunan angka kemiskinan di NTB, bahkan menempatkan provinsi ini pada posisi enam besar secara nasional. NTB menjadi satu dari tujuh provinsi yang mampu menekan angka kemiskinan di atas 1 poin.

     Provinsi lain adalah Sulawesi Utara 1,88 poin, Gorontalo 1,82 poin, Sulawesi Barat 1,71 poin, Jawa Timur 1,42 poin, Lampung 1,28 poin, NTB 1,23 poin dan Jawa Tengah 1,16 poin.

     Berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang disusun dalam program unggulan dan bersiergi dengan program Pemerintah Kabupaten/Kot se-NTB sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah ini.

      Setiap program yang dilakukan Pemerintah Daerah NTB setidaknya berbasis tiga aspek, yakni penyerapan tenaga kerja, penambahan pendapatan perkapita dan pengurangan angka kemiskinan.

Selain itu, setiap program sudah jelas wilayah yang dijadikan sasaran dan kelompok yang hendak melaksanakan dan menerima program tersebut.

        Beberapa program ungulan yang bisa mengentaskan kemiskinan, seperti pengembangan sapi, jagung dan rumput laut. Pengembangan sapi misalnya, dengan pemberian induk sapi yang digulirkan pemerintah dalam Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) NTB, menyerap banyak tenaga kerja.

       Setiap kelompok terdiri 20-an peternak, belum termasuk peternak lainnya. Pembagian wilayah dan kelompok sasaran sudah jelas, sehingga program yang digelontorkan sesuai dengan kultur masyarakat setempat.

        Itu sebabnya, ekonomi NTB pada semester II 2012 ini juga tumbuh positif. Angka Pendapatan Domestik Bruto NTB bahkan naik setidaknya Rp1 triliun dibanding dengan PDRB NTB tahun sebelumnya. (Tim)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting tahun 2022 di Kecamatan Donggo diduga menyimpang. Mulai harga material...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Isu kemiskinan, pengangguran, perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, industrialisasi pertanian, peternakan, penanganan kamtibmas, mitigasi bencana,...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Seorang janda asal RT 09 Dusun 03 Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Ratnah (64) menjadi potret suram pembangunan. Kucuran Dana Desa dengan angka...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, memerintahkan Dinas Perkim Kabupaten Bima untuk turun cek lokasi di Dusun Bante Desa Ngali, Kecamatan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Perhelatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bima dimulai tanggal 23 Maret hingga 13 April 2017. Diawali di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi dan berakhir...