Kota Bima, Bimakini.com.-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dan DPRD setempat, didesak segera memikirkan pemindahan ibukota kabupaten Bima ke Kecamatan Woha. Pembahasan masalah pemindahan itu mandek, sebab hingga saat ini belum ada pembahasan atau inisiatif maksimal dari Pemkab Bima. Demikian desakan Akademisi FKIP Universitas Mataram (Unram), Dr. Syachruddin, Kamis.
Dia menduga keterlambatan itu bukan disebabkan karena faktor keuangan daerah, namun tidak ada itikad baik segera pindah. Selain itu, menduga Pemkab Bima memanfaatkan keamanan Kota Bima sebagai tempat berlindung dari banyaknya konflik masyarakatnya. Padahal, jika ada pusat pemerintahan di wilayah Kabupaten Bima, segala persoalan bisa ditangani dan ditindaklanjuti cepat.
“Saya menduga tidak ada itikad baik Pemkab Bima segera mengambil langkah kongkrit pemindahan ibukota Kabupaten, kita bisa lihat bersama hingga saat ini belum satupun ada bangunan kantor Bupati yang mulai dibangun,” ujarnya, Kamis (10/1), di depan kantor Pemkot Bima.
Syachruddin menilai aneh perdebatan pembelian mobil dinas Bupati Bima, seharusnya yang dipermasalahkan adalah rendahnya anggaran pemindahan ibukota kabupaten atau belum diakomodirnya anggaran pembangunan kantor Bupati di wilayah Kabupaten Bima. Dia melihat Pemkab Bima lamban menindaklanjuti pemindahan itu jika dibandingkan daerah lain yang baru memekarkan diri bisa membangun infrastruktur.
Disarankannya agar eksekutif dan legislatif bisa memikirkan lebih dalam pemindahan itu untuk membangun daerah yang lebih baik. Jika masih terpusat di wilayah orang lain, bisa menjadi beban terlambatnya pembangunan.
“Sya berharap agar pemerintah bisa memikirkan dan segera mengambil langkah pasti menindaklanjuti pemindahan ibukota kabupaten,” harapnya. (BE.18)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.