Kota Bima, Bimakini.com.- Laporan keuangan Kota dan Kabupaten Bima selama ini kerap menyandang status tanpa opini (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lantas apa penyebab utamanya? Menurut Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima, Hartoyo, SE, M.Ak, persoalan tersebut cenderung diakibatkan buruknya pengelolaan aset negara.
Menurutnya, selama ini pegawai dan pejabat di Kota dan Kabupaten Bima memiliki kebiasaan buruk mengoleksi aset negara, salahsatunya kendaraan dinas, meskipun sudah memasuki masa pensiun. Hal tersebut berkaitan dengan etika pegawai negeri sipil (PNS). “Bicara ekonomi tataran Kota dan Kabupaten Bima kami di kalangan akademisi melihat, salahsatu persoalan utama di daerah ini karena buruknya pengelolaan aset. Saya faham tentang itu karena tesis saya juga mengambil penelitian persoalan disclaimer pada laporan keuangan Pemprov NTB,” katanya di Mpunda, kemarin.
Persoalan lainnya, kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mengelola dan menyusun laporan keuangan, masih payah atau belum memenuhi standar kualitas. Kondisi tersebut juga diperparah mutasi dan penempatan pejabat yang tidak didasari kompetensi atau kemampuan.
“Kami mengamati kualitas SDM di Bima, terutama yang ditempatkan pada Bagian Keuangan masih minim sekali, ditambah pengeloaan aset yang payah, sehingga wajar baru-baru ini Kabupaten Bima menyandang status tanpa opini atau disclaimer dari BPK,” katanya.
Menurut dosen Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima ini, selain membenahi sistem penempatan pegawai dan promosi pejabat, ke depan pemerintah juga harus membenahi dan membuka akses investasi, sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. “Hingga saat ini kami belum melihat sektor yang dikelola dengan baik dan menjadi andalan oleh pemerintah. Ini mesti menjadi atensi, selain langkah-langkah pembenahan. Karena tingginya angka penangguran merupakan fakta di depan mata yang harus dipecahkan pemerintah, baru boleh mengelaim berhasil membangun,” katanya.
Dikatakannya, rendahnya angka pendapatan per kapita masyarakat juga merupakan ‘pekerjaan rumah’ yang harus segera dituntaskan pemerintah. Misalnya dengan menggenjot berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Semakin pemerintah bisa kreatif menciptakan pendapatan, maka kesejahteraan dan kesehatan keuangan daerah akan semakin bagus,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.