Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Pengamat: Pilgub Dikembalikan ke DPRD, Kemunduran Demokrasi

Mataram, Bimeks.-

Pengamat sosial-politik dari Institut Agama Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Dr. Kadri, M.Si, menilai wacana mengembalikan pemilihan gubernur (Pilgub) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan kemunduran demokrasi. “Kalau dipilih lagi oleh DPRD, saya merupakan salah seorang yang tidak setuju, kendati ada alasan efisiensi maupun mencegah terjadinya konflik di masyarakat,” katanya di Mataram, Selasa.

Ketika dimintai tanggapannya atas materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan mengembalikan Pilgub ke model pemililihan melalui DPRD, dia menilai di tengah upaya membangun demokrasi, sistem yang paling baik adalah pemilihan langsung oleh rakyat. “Menurut saya Pilgub dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang berlaku sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan model pemilihan melalui DPRD,” ujarnya.

Kendati masih banyak kekurangan melalui sistem pemilihan langsung, menurut dia, tidak mesti Pilgub dikembalikan dengan model pemilihan oleh DPRD. Menurut Kadri, kalau alasannya untuk efisiensi anggaran pilkada, sebenarnya bisa diatasi dengan melaksanakan pilkada secara serentak baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota. Dengan cara ini biaya bisa ditekan. “Pilgub secara langsung oleh rakyat merupakan sebuah sistem yang ideal dan demokratis. Gubernur yang terpilih juga akan lebih bertanggung jawab dan akan memerhatikan masyarakat,” kata Kadri yang juga dosen senior di IAIN Mataram.

Dia mengatakan, pilgub oleh DPRD akan “menyuburkan” praktik politik uang mulai dari tahap mencari partai pengusung hingga pemilihan. Ongkos politiknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Kalau pun ada calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memberikan sumbangan kepada rakyat menjelang pilkada, itu akan lebih baik daripada memperkaya anggota dewan. “Tidak menutup kemungkinan Gubernur/Wagub terpilih akan sibuk menyenangkan anggota Dewan yang telah memilihnya, bahkan tidak menutup kemungkian ada `deal` politik berbentuk proyek sebagai politik balas jasa,” ujarnya.

Kadri mengatakan, kalau pun ada kekuatiran akan muncul gesekan atau konflik di masyarakat sebagai dampak pemilihan langsung itu, bisa dikurangi dengan menguatkan pengamanan oleh aparat Kepolisian dan sosialisasi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena itu, katanya, rencana mengembalikan pilgub ke model pemilihan oleh DPRD itu harus melalui pertimbangan secara komprehensif dan dilakukan oleh segenap entitas masyarakat.

“Yang perlu menjadi pertimbangan adalah ketakutan akan terjadinya konflik di masyarakat dan politik uang itu bisa dijamin ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD. Bagi saya peluang itu justru lebih besar pada Pilgub oleh Dewan,” ujarnya. (ant)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Opini

Oleh : M Tahir Irhas, SAg, MPd Nihilisme, anomali domokrasi dan tanggung jawab kaum intelektual merupakan kata-kata yang sudah sangat populer dalam pikiran dan...

Politik

Bima, Bimakini.- Menurut rencana, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pengunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.com.-  Dua pemuda yang diduga terlibat kasus penjambretan terhadap Suryani, SPd, telah dibawa ke Mapolres Bima. Mereka tiba  Jumat (05/08/2016) dinihari sekitar pukul...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.- Puluhan pedagang pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Kamis (12/5/2016), mendatangi kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bima. Mereka menuntut legislatif mengusut tugas...

Jalan-jalan

Tulisan ini merupakan bagian awal dari kisah yang lebih panjang tentang perjalanan Syahrir Idris menjelajah desa dan kota, pedalaman, dan pesisir Amerika. Selain itu, bunga...