Dompu, Bimakini.com.- Fondasi dari conflict governance dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai adalah kesadaran demokrasi. Artinya mekanisme demokrasi akan berjalan efektif dan menjadi mesin perdamaian tatkala seluruh masyarakat memiliki kesadaran demokrasi, yaitu kesadaran yang dibentuk oleh nilai-nilai kemanusiaan dan kepercayaan hukum. Hal itu dikatakan Direktur LSM Ngahi Rawi Pahu, Wahyudin, S.Pd, Senin (15/11/2015).
Kenyataannya, kesadaran politik masih diwarnai budaya anarkisme yang anti demokrasi. Budaya yang menolak perbedaan, menolak prosedur legal dan praktek kekerasan sosial. “Anarkisme politik akan mendekonstruksi fungsi lembaga Demokrasi. Bangsa ini sering disuguhi kisruh disertai kekerasan pemilukada, baik pemilukada Gubernur maupun pemilukada Bupati dan Wali Kota,” ujarnya.
Wujudkan situasi kondusif dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Dompu, kata Wahyudin, pihaknya akan menggelar Silaturrahmi Lintas Aktor se Kabupaten Dompu, Rabu (18/11/2015). Kegiatan yang akan digelar di aula DPD KNPI Kabupaten Dompu itu akan disertai dengan ikrar dan penandatangan pakta integritas bersama mewujudkan Pilkada Damai.
Kegiatan yang akan diisi dengan dialog itu juga, kata dia, menghadirkan pembicara KPU, Panwaslu Kabupaten Dompu dan akademisi. Diharapkan dengan kegiatan ini akan meningkatkan kedewasaan berpolitik dalam konteks Pilkada. “Silaturrahmi lintas aktor ini akan dirangkai dengan penandatangan pakta integritas bersama, mewujudkan Pilkada Dompu yang damai” ujarnya.
Kegiatan lain yang akan dilakukan, kata dia, aksi damai mimbar demokrasi. Kegiatan ini menyerukan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, tidak golput. “Kami juga akan berkunjung ke sekolah untuk memberika edukasi politik bagi adek-adek pelajar,” ujarnya.
Untuk itu, diharapkannya, dapat terwujud Pilkada yang jujur, adil, damai, bersih, bebas , serta demokratis. Dapat memberikan pemahaman dan etika serta tata cara politik yang santun dan bermartabat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. “Wewujudkan sistem dan budaya politik yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Memilih kepala Daerah yang memiliki visi kerakyatan dan program yang dapat mengangkat harkat dan marbat rakyat,” terangnya. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
