M Irfan
Kota Bima, Bimakini.- Setelah melewati proses panjang pembahasan, akhirnya struktur baru perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bima ditetapkan oleh DPRD Kota Bima melalui rapat paripurna, Kamis. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bima, M Safi’i, ST dan dihadiri Sekda mewakili Wali Kota Bima.
Ada juga ejabat FKPD, pejabat eselon II hingga IV dan undangan lainnya. Legislator menyepakati perubahan komposisi struktur organisasi perangkat daerah.
Rapat diawali laporan Panitia Khusus (Pansus) perubahan struktur yang dibacaka juru bicara Pansus, M Irfan , SSos MSi. Dalam laporannya menjelaskan, perangkat daerah yang disepakati disahkan dan dijadikan aturan daerah itu, antara lain Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bima merupakan Setda yang masuk dalam tipe B. Selanjutnya Sekretariat DPRD Kota Bima merupakan sekretariat dengan tipe C. Selanjutnya Inspektorat daerah merupakan Inspektorat dengan tipe C.
Selanjutnya untuk dinas-dinas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe B. Dinas ini menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Kesehatan masuk Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan. Lalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masuk tipe C dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk tipe C dengan ruang lingkup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang pertanahan. Satuan Polisi Pamong Praja masuk tipe A dengan ruang lingkup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub-urusan kebakaran.
Selanjutnya, Dinas Sosial masuk tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Tenaga Kerja masuk tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Ketahanan Pangan masuk tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
Dinas Lingkungan Hidup masuk tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Perhubungan masuk tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dinas Komunikasi dan Informatika masuk tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian.
Dinas Statistik Daerah masuk tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan masuk tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah masuk tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Dinas Kelautan dan Perikanan masuk Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Dinas Pariwisata masuk Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga. Dinas Pertanian masuk tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
Untuk bidang-bidang, legislatif melalui Pansus menetapkan sejumlah bidang. Di antaranya, bidang Perencanaan Pembangunan Daerah masuk tipe B. Bidang ini melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masuk tipe A, melansakanan fungsi penunjang keuangan daerah. Lalu bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia masuk tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
Struktur lain yang disepakati yakni kantor kecamatan. Untuk lima kecamatan di Kota Bima semua masuk dalam tipe A. (BK28)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
