DOK.SOLOPOS
RAPAT klinis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darerah (RAPBD) Tahun 2017 yang dilakukan Komisi III DPRD Kabupaten Bima, tengah pekan lalu, sempat dihentikan sementara. Ada kecurigaan sebagian legislator soal sejumlah dokumen siluman atau bodong yang dibawa eksekutif. Dicurigai tidak sesuai dokumen RAPBD saat rapat paripurna pembahasan RAPBD beberapa waktu lalu. Terutama dokumen Belanja Langsung yang persentasenya sekitar 70 persen dari rencana pencapaian APBD sekitar Rp1,863 triliun.
Tudingan itu dimentahkan oleh Sekretaris Daerah, HM Taufik. Semua dokumen yang diajukan sama seperti pembahasan sebelumnya. Sekda memastikannya. Malah, menengarai pernyataan seorang legislator itu hanya reaksi emosional saja. Lalu bagaimana selanjutnya? Munculnya sorotan seperti ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena pernah diingatkan oleh legislator pada masa pembahasan sebelumnya. Munculnya kecurigaan seperti itu selayaknya lebih detail dibeberkan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
Di bilik legislatif, terutama pembahasan anggaran, haruslah transparan dan akurat. Legislator harus mampu membeberkan rinciannya sebagai bahan perbandingan, sekaligus ‘pengumuman’ pada publik. Demikian juga bagi eksekutif, pos Belanja Langsung yang dicurigai itu dijelaskan sedetailnya, juga sebagian pertanggungjawaban pada publik. Lebih dari itu, agar eksekutif dan legislatif, tidak terjebak ketidakberesan pada saatnya nanti. Tujuannya agar tidak menjadi bumerang bagi eksekutif dan legislatif. Bukankah sejumlah ketidakberesan yang terungkap pada berbagai daerah di Indonesia selama ini berawal pembahasan yang “setengah kamar”?
Kontroversi soal anggaran Belanja Langsung itu hanya satu contoh. Ke depan bagaimana legislator sebagai pengawas memberi detail yang lebih luas terhadap apa saja kecurigaan yang terbangun. Jika hanya melempar kata, lalu dibalas dengan kata pula oleh pihak yang dicurigai, maka siklusnya berputar tanpa makna. Publik hanya menikmati “onani kata”. Hanya sebatas pernyataan datar tanpa greget. Jika mau jantan, berikan data awal, bandingkan dengan pengajuan terkini dan di-upload secara luas untuk diketahui publik. Untuk membuktikan apakah data siluman itu benar-benar ada atau hanya omong kosong.
Dalam konstruksi peristiwa antara seorang legislator dengan Sekda pada tengah pekan lalu itu, hanya sekelumit tanya-jawab di ruang hampa. Ada yang bertanya, ada pula variasi jawabannya. Ibaratnya mereka seperti sedang “berbalas pantun”. Ah, tontonan tidak menarik! (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
