Blokir jalan yang dilakukan oleh warga Dadibou, sebagai reaksi konflik dengan Desa Risa.
Bima, Bimakini.- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Kamis (19/01/2017) dijadikan wahana untuk Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Bima. Mereka membahas berbagai persoalan yang tengah terjadi belakangan ini.
Pertemuan itu juga membahas solusi yang harus dilakukan terhadap maraknya konflik antarkampung. Langkah apa yang mesti dilakukan sebagai upaya untuk menangani musibah banjir di wilayah Kabupaten Bima.
Eksekutif dihadiri Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, Sekda HM Taufik, dan sejumlah Kepala SKPD.
Ketua Fraksi Gerindra, Yasin, mengatakan Rakor ini untuk menyampaikan dan membahas apa langkah strategis yang akan diambil dalam menyikapi terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Antara lain maraknya konflik antarkampung dan banjir di wilayah Kecamatan Belo, Sape, Wawo, Wera, dan Ambalawi pada beberapa waktu lalu.
Selain itu, anggota legislatif enyampaikan imbauan pada eksekutif agar rotasi dan mutasi pejabat lebih mengedepankan sikap objektif. Fraksi Gerindra lebih fokus mengharapkan eksekutif mengalihkan status Tenaga Honor Daerah (Honda) menjadi Tenaga Kontrak Daerah, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah 18/2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Katanya, amanat dari regulasi itu sudah jelas, tidak membolehkan lagi ada status Tenaga Honorer Daerah dan harus dinaikkan statusnya menjadi Tenaga Kontrak. “Inilah yang mau saya dorong pada pihak eksekutif,” tuturnya.
Dikatakannya, insentif Tenaga Honorer Daerah saat ini hanya Rp300 ribu per bulan dan PTT Rp600 ribu per bulan, masih jauh dari standar Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan. “Dialihkannya status Tenaga Honorer Daerah menjadi Tenaga Kontrak Daerah berikut insentifnya dinaikkan menjadi 600 ribu per bulan sama dengan PTT, maka Tenaga Kontrak mendapatkan upah yang sedikit layak,” ucapnya.
Disampaikannya, jika insentif seluruh Tenaga Honorer setelah dialihkan menjadi Tenaga Kontrak Daerah dinaikan menjadi Rp 600 ribu per bulan atau sama dengan insentif PTT, maka jumlah anggaran yang dalam setahun hanya Rp24 miliar.
“Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Fraksi Gerindra ini diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif,” harapnya. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
