ilustrasi
Bima, Bimakini.- Kepala Bagian Umum Setda, Amrin Munawar, SE, menyatakan surat pernyataan tanggal 6 Januari 2017 yang berisi tidak akan menandatangani blanko dan kuitansi pembayaran terhadap proses lelang tanah eks jaminan di Kecamatan Lambu, Sape, dan Monta, sebelum ada hasil kesepakatan antara para pemenang ender dengan Kelompok Tani (Poktan), bersifat pribadi. Bukan surat pernyataan atas nama pemerintah.
Dijelaskannya, karena bersifat pribadi, maka tidak dicantumkan logo Pemerintah Daerah dan tidak distempel. “Namanya surat pernyataan pribadi, masa mau masukin logo dan stempel pemerintah,” tuturnya di kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (19/01/2017).
Diakuinya, surat pernyataan pribadi itu karena saran dari Sekda soal limit waktu selama lima hari sejak surat pernyataan tersebut dibuat untuk tenggat waktu bagi kedua belah pihak, yaitu antara pemenang tender dengan Koptan guna musyawarah mufakat.
Katanya, setelah surat pernyataan itu ada catatannya, yakni tidak mengubah keputusan panitia yang berkaitan dengan pemenang tender. “Alhamdulillah situasi lapangan saat ini sudah aman dan tidak ada lagi gejolak, khususnya di Sape, Lambu dan Desa Sakuru Kecamatan Monta,” ungkapnya.
Amrin mengelaim, antara kedua belahpihak sudah ada kesepakatan. Para pemenang tender tanah eks jaminan Kades pada tiga lokasi tersebut saat ini sudah mulai membayar sesuai harga penawaran yang mereka ajukan.
“Intinya persoalan lelang tanah eks jaminan pada tiga lokasi yang sempat kisruh tersebut, saat ini sudah tidak lagi. Para pemenang tender sudah mulai membayar sesuai harga penawaran yang mereka ajukan,” pungkasnya. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
