Dari Redaksi

Mutasi dan ‘Mutilasi’

 

Warga Ranggo Kelurahan Nae saat memblokir jalan karena tidak menerima pembagian dana korban banjir.ADA dua isu utama yang menguat pada akhir pekan lalu dalam bilik birokrasi dan sosial Mbojo. Di media sosial, keduanya ramai dibicarakan. Yakni soal mutasi pejabat dan keluhan soal ‘mutilasi’ dana upah kerja tunai (cash for work) yang diduga dilakukan oknum tertentu. Soal mutasi, sejumlah pejabat menempati posisi tertentu yang berupa promosi dan ada pula pertukaran biasa. Sorotan soal hasil mutasi pun disampaikan dalam kalimat yang menyengat. Menariknya ada sejumlah pejabat yang dicopot dari jabatannya, namun tidak disebutkan lokasi penempatan barunya. Ya, mereka di-nonjob-kan. Setidaknya untuk sementara ini.

Dinamika sosial dalam konteks pascabanjir juga dihangatkan mengenai pembagian dana cash for work. Ada yang mengelaim luput dari pendataan pihak Rukun Tetangga meski terkena banjir. Ada pula suara-suara pendataan yang ‘terlalu bersemangat’ hingga mengelaim lebih banyak warga terdampak. Bagaimana jika ada Kepala Keluarga menempati kamar pada satu kompleks kos? Itu juga menjadi bahan pertanyaan masyarakat.

Dalam hal mutasi, kita harapkan melalui Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibuat, para pejabat terpilih mengekspresikan

kemampuan terbaiknya. Lebih kreatif, berdedikasi tinggi, dan menyelami keutuhan makna visi daerah. Mutasi adalah jeda nafas, untuk memulihkan stamina baru sebelum merangsek maju menghadapi tantangan yang lebih luas. Lebih dari itu, jujur saat melaksanakan tugasnya. Sisi ini penting, karena amanah akan paripurna di level aplikasi kalau didukung kejujuran pelaksananya.

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri saat melantik sejumlah pejabat, Jumat.

Mengenai distribusi bantuan dan protes pendataan, selayaknya segera diatensi oleh pihak terkait. Jika ada pendataan susulan, para korban yang sesungguhnya layak segera didata dan diusulkan. Kekacauan data dalam situasi tidak nyaman pascabanjir seperti ini sangat sensitif. Bisa berbuah bibir negatif. Bisa menimbulkan banjir ronde ketiga yang eskalasinya lebih luas. Tidak saja karena potensi kontribusi ketidaknyamanan Kamtibmas, tetapi juga dikuatirkan menyasar kepercayaan para donatur. Sesungguhnya sokongan donatur inilah yang telah mampu menenangkan suasana pascabanjir.

Sekali lagi, mari melihat mutasi dalam konteks penyegaran personel untuk percepatan pembangunan. Sepahit apapun fakta isi Surat Keputusan. Meskipun ada gerundelan yang tidak terucap nyaring, memang harus terpaksa dipahami karena pengeksekusinya adalah politisi—sosok berlisensi prerogatif dengan segala kepentingan yang melingkupinya.

Lalu cuap-cuap soal ‘mutilasi’ dana dan pendataan calon penerima, juga selayaknya direspons sigap. Meskipun nilainya hanya puluhan ribu, tetapi amanah harus disampaikan kepada ahlinya. Jangan berspekulasi dalam situasi kebanjiran. Lebih teliti lagi dan tidak memanfaatkan kesempatan. Kalaupun ada oknum yang nekat memaksa diri, dieksekusi saja pada kesempatan pertama. (*)

 

Like
LikeLoveHahaWowSadAngry
2

Komentar

To Top