Pemerintahan

Pegawai Dishut Menolak Pindah, lalu…

DOKHUMASPRO

Dompu, Bimakini.- Dampak diberlakukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, ada beberapa Satuan Kerja yang digabung, ada juga yang dibagi dua. Hal itu juga yang terjadi di Dinas Kehutanan (Dishut) Dompu, bergabung ke Dinas Lingkungan Hidup dan KPH Kehutanan Provinsi NTB.
Rabu (11/01) puluhan pegawai eks Dishut menolak pindah atau keluar kantor yang telah lama mereka tempati. Alasannya status mereka tidak jelas. “Kalau kami dipindahkan kemana mereka harus berkantor,” teriak seorang pegawai.
Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin, mendatangi kantor eks Dishut yang rencananya akan ditempati oleh pegawai DLH. Kepada para pegawai, Bupati menjelaskan panjang-lebar. Setelah itu, para pegawai memahaminya. Solusinya, kantor itu sementara digunakan oleh DLH dan Kehutanan Provinsi. Ini dilakukan sambil menunggu jawaban pihak provinsi.
Untuk menindaklanjuti persoalan itu, Bupati berjanji akan mendelegasikan Asisten I untuk berbicara dengan pihak Pemerintah Provinsi. “Kita akan kordinasi dengan provinsi,” janjinya.
Pegawai Dishut yang tidak ingin bergabung dengan Pemerintah Provinsi, Bupati memberikan solusi mencatat nama dan membuat pernyataan untuk diajukan ke provinsi agar tetap bisa menjadi dan bertugas di Pemkab Dompu.
Masalah perebutan kantor itu tidak saja di DLH dan Kehutanan, tetapi juga beberapa Satker lainnya. Seperti Dinas Dispenda dan Dinas Perizinan. Namun, Dinas Perizinan sekarang sudah menempati kantor eks Badan Lingkungan Hidup. (BE24)

Like
LikeLoveHahaWowSadAngry

Komentar

To Top