Massa SMI saat menggelar aksi dan menuding Pemerintah Pusat tidak pro rakyat.
Dompu, Bimakini.- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Senin(16/1/2017) menggelar aksi menggunggat Pemerintah Pusat yang dinilai mengeluarkan Kebijakan yang tidak prorakyat. Menurut pendemo bahwa banyak kebijakan Pemerintah Pusat yang memberatkan rakyat dan hanya menguntungkan pemerintah dan pihak asing.
“Kami nilai banyak kebijakan Presiden yang tidak merakyat,” ujar Kordinasi Lapangan, Abastian, dalam orasinya di depan Kantor DPRD Dompu.
Bahkan, Abastian dalam orasinya menuding pemerintah hanya mementingkan pengusaha besar, sementara rakyat kecil jadi korban. Dia mencontohkan kenaikan pajak dan lainnya.
Selain itu, katanya, pendidikan bukan lagi sebagai ruang belajar serta mencetak intlektual yang akan membangun bangsa, melainkan menjadi barang dagangan. Pemerintah juga dinilai lepas tangan, sementara orang tua menanggung beban biaya pendidikan. “Pemerintah keluarkan regulasi sarat kapitalistik, ” kata Abastian.
Mereka juga meminta pemerintah menghapus sistim uang kuliah tunggal, memberikan jaminan demokrasi dan dunia pendidikan. Turunkan harga Sembako, tolak kenaikan pajak dan lawan sistem pasar bebas MEA.
Usai orasi di depan Kantor DPRD Dompu, mahasiswa yang tergabung dalam SMI itu menemui anggota legislatif. Mereka ditemui dua Anggota DPRD Dompu, yakni Abdullah S.Kep dan M. Subhan SH.
Kedua Anggota DPRD dari Komisu dua DPRD Dompu ini berjanji akan menyampaikan semua tuntutan Mahasiswa ke Pemerintah Pusat. “Kami akan sampaikan tuntutan ini ke Pemerintah Pusat,” janji Abdullah Duta PKS dan M. Subhan Duta PPP. (BK24)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
