Mataram, Bimakini.- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar pertemuan konsultatif dengan Pemerintah Pusat terkait Penanganan Banjir Bima. Pertemuan ini digagas oleh Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam upaya memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah daerah dengan berbagi program yang ada di Pemerintah Pusat terkait bencana alam.
Dalam kesempatan itu hadir perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Selain itu juga hadir, Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima.
“Dalam kesempatan ini Kita ingin melakukan inventarisasi berbagai masalah yang timbul akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten dan Kota Bima beberapa waktu lalu. Dampak Banjir di Kabupaten Bima tercatat telah menyebabkan 608 jiwa terdampak di tiga kecamatan dan 134 jiwa mengungsi” demikian disampaikan Wakil ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam rilis pers Selasa, (28/2/2017) di Jakarta.
Farouk menjelaskan, selama ini program bantuan bencana dari Pemerintah sudah cukup baik, namun masih Ada beberapa kendala distribusi dan alokasi yang belum sesuai karena koordinasi yang belom maksimal dengan Pemerintah daerah.
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menambahkan, dirinya belum lama ini baru saja pulang dari kunjungan kerja (kunker) ke Bima dan Sumbawa. Selain mendapatkan perkembangan terkini terkait kondisi pasca Banjir, dirinya juga mendapatkan aspirasi dari warga dan petani di daerah tersebut mengenai kondisi tanaman padi yang mengalami kerusakan parah. Padahal, kondisi padi yang terendam tersebut sudah akan dipanen. Saat Ini selain kekurangan benih, juga telah menyebabkan sebagian besar masyarakat yang hanya menggantungkan hidupnya dari sektor Pertanian turut terancam.
Terkait penanganan lahan Pertanian yang mengalami puso (gagal panen), Kementerian Pertanian telah menyiapkan program bantuan benih sejumlah sawah yang terdampak. Adapun untuk program rawan pangan, Kementerian sosial telah menggelontorkan program bencana dengan jumlah total sebesar Rp 6 Miliar yang terdiri atas bantuan logistik, bantuan jaminan sosial dan bantuan sosial. (BK37)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.