Bima, Bimakini.- Penghadangan distribusi pupuk bersubsidi oleh petani di Desa Donggobolo Kecamatan Woha, direaksi oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bima. Lembaga itu mendesak Pemerintah Daerah dan pihak terkait supaya serius memerhatikan kebutuhan petani. Sebaran kuota pupuk harus ada jaminannya.
Ketua HKTI Kabupaten Bima, Yasin, menilai penghadangan itu harus dijadikan pelajaran oleh Pemerintah Daerah dan pihak terkait, karena indikasi minimnya sebaran pupuk. “Kegaduhan ini harus disikapi bijak, ketersediaan pupuk masih minim,” katanya Selasa (07/02) di DPRD Kabupaten Bima.
Diakuinya, HKTI sebelumnya, telah berkali-kali mengingatkan pemerintah serta pihak terkait (distributor) agar menyediakan stok pupuk sesuai kebutuhan rill. Disesuaikan dengan jumlah petani. “Pupuk sudah berkurang, tidak sesuai jumlah petani yang banyak,” ujarnya.
Baca juga: Petani Donggobolo Menjarah Pupuk lalu…
Anggota DPRD Kabupaten Bima ini menambahkan, masa pemupukan tanaman memiliki waktu tersendiri. Apabila terlambat tanaman mudah mati atau hasil panen tidak optimal sehingga berujung kerugian.
“Masa pemupukan tanaman padi ada waktunya, kalau tidak sesuai kebutuhan petani maka hal semacam ini akan terus terjadi. Saya minta Pemda harus segera sikapi,” desaknya. (BK34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.