Ilustrasi
ADA agresivitas kegiatan yang dilakukan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, Jumat (24/02/2017) lalu. Para legislator mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat di Mataram. Mereka melaporkan dan berkonsultasi soal proyek drainase pascabanjir bandang. Seperti yang mereka cuap-cuapkan sebelumnya, proyek itu belum transparan dalam beragam detilnya. Legislator menilai proyek itu belum jelas arahnya. Dokumennya, nilai anggaran dari BNPB, dan item riilnya. Apakah pembongkaran atau pembersihan. Fakta bahwa proyek itu kini mangkrak adalah sundulan pertanyaan kritis lain yang mereka suarakan.
Ya, banjir bandang dua ronde yang melanda Kota Bima memang menimbulkan beragam dampak. Setelah berkutat pada aspek tanggap darurat, distribusi bantuan, dan pendataan para korban, rupanya sisi infrastruktur tidak kalah rumitnya. Drainase pada sejumlah titik Kota Bima dilabrak oleh peralatan berat. Pipa PDAM Bima hancur, kabel jaringan Telkomsel berantakan. Pepohonan yang merindangkan jalanan tergusur. Soal pepohonan ini pun bukannya tanpa catatan: rupanya ditanam di atas dan tepat di tengah drainase. Mengapa begitu? Apakah ditanam oleh masing-masing pemilik rumah di pinggir jalan ataukah bagian dari disain atau penghijauan oleh Pemerintah Daerah.
Tentu saja memerlukan penjelasan pihak yang berkompeten untuk transparansi detail proyek drainase itu. Dimulai kapan dan sampai kapan berakhirnya. Rasa penasaran para legislator ini mewakili pertanyaan masyarakat yang setiap hari lalu-lalang di lokasi itu. Memang harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Itu standar normatif! Apalagi, nilainya miliaran rupiah. Jangankan masyarakat umum, legislator yang notabene pejabat negara yang diberi amanah untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan pun, belum memiliki akses memadai untuk mengetahui proyek drainase ini.
Sekali lagi, selayaknya ada pemaparan yang lebih lugas mengenai keseluruhan detail proyek drainase ini untuk “membungkam” rasa penasaran sebagian legislator dan publik. Membiarkannya tanpa keterangan, hanya akan menjadi “bola liar” yang bakal menggelinding kemana-mana. Ini berbahaya dalam era keterbukaan, demam Media Sosial, dan aroma hangat menjelang Pilkada 2018. Tentu kita ingin pembenahan infrastruktur ini segera rampung untuk kenyamanan publik. Lalu bergerak pada dimensi yang lebih strategis lagi, yakni penyiapan dan pemantapan indikator Kota Tangguh Bencana dan kesiapan masyarakat menghadapinya.
Efek traumatis dan luka psikologis masyarakat korban banjir bandang, hingga kini masih membayang. Jangan lagi ditambah sengkarut drainase. Ayo segera dibenahi. Jangan sampai ketika musim hujan nanti tiba, drainase Kota Bima masih bopeng. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
