Pemerintahan

Atasi Permasalahan WNI, Kemenlu Perkuat Koordinasi Dengan Daerah

Fahri Sulaiman (kanan) Diplomat Kemenlu RI saat konfrensi Pers.

Mataram, Bimakini.- Provinsi NTB adalah model dari berbagai kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bisa jadi, sebab selama ini apapun permasalahan yang menyangkut TKI di negeri orang, sebagian besar mengarah ke TKI asal Lombok.

Mulai besok, Rabu – Jumat (29-31/3), di Mataram. Kementerian Luar Negeri mengadakan pertemuan koordinasi dan bimbingan tekhnis dengan para pemangku kepentingan di daerah, menyangkut penanganan permasalahan WNI di luar negeri. Bimbingan tekhnis ini diikuti utusan dari Provinsi Bali, Jawa Timur, NTT dan NTB selaku pendukung.
Keempat provinsi ini dinilai paling banyak bermitra dengan Kemenlu dalam menangani permasalahan WNI di luar negeri, khususnya TKI. “Tujuan pertemuan ini lebih pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri selaku penjuru perlindungan WNI di luar negeri dengan pemangku kepentingan di daerah,” jelas Fahri Sulaiman, Pejabat Fungsional Diplomat Kemenlu.
Ditambahkan Fahri, salah satu prioritas pemerintah, sebagaimana tercantum dalan Nawa Cita adalah perlindungan WNI di luar negeri. Prioritas tersebut terefleksi dalam empat pilar kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satunya, memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI. Selain melalui perbaikan pelayanan publik di luar negeri, juga memberikan bantuan kekonsuleran bagi WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Baik masalah pidana, perdata, ketenagakerjaan maupun keimigrasian.
Kemenlu sendiri sepanjang tahun 2016, menangani 17.928 kasus WNI di luar negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 12.373 kasus atau 69,01 persen berhasil diselesaikan. Dari angka tersebut, sebanyak 9.450 adalah kasus TKI yang bekerja pada perorangan yakni rumah tangga dan 602 kasus TKI yang bekerja di kapal ikan berbendera asing.
“Ketika menyelesaikan berbagai kasus itu, selain mengandalkan dukungan 142 perwakilan RI di luar negeri, dukungan berbagai pemangku kepentingan di daerah juga sangat penting,” jelas Fahri.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi dijadwalkan hadir sebagai keynote specch di hari terakhir. (BK37)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share

Komentar

To Top