Opini

Guru Dalam Lingkaran Kekuasaan

Oleh: Eka Ilham.M.Si

Guru dalam pandangan pendidikan bagi suatu bangsa adalah sebagai pendidik karakter anak bangsa karena ditangan gurulah anak-anak bangsa itu di didik. Realitas hari ini pendidikan suatu bangsa telah digunakan oleh pemerintahan bukan saja untuk melanjutkan kepentingan kekuasaan, tetapi mempertahankan kekuasaan.

Eka Ilhma, M.Si

Padahal kepentingan anak bangsa berbicara kepentingan masa depan. Pendidikan adalah urusan masa depan, sering kita jumpai kita berbicara tentang mutu atau kualitas pendidikan, konsep-konsep otonomi sekolah, pemberdayaan potensi sekolah, demokrasi pendidikan disekolah dan keikutsertaan masyarakat dalam manajemen pendidikan yang menyongsong masa depan.

Ruang kreatifitas dan inovasi yang di inginkan dalam menyongsong pendidikan belum terbuka disekolah-sekolah sesuai prinsip otonomi sekolah. Kepala sekolah dan guru masih disibukkan untuk melayani para birokrasi pendidikan dan pimpinan suatu wilayah atau daerah baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, karena birokrasi ini dipandang mempunyai kekuasaan yang akan mengganggu kedudukan kepala sekolah jika keinginan-keinginan tidak terpenuhi dan guru yang dimutasi oleh persoalan politik negeri ini.

Kenginan penguasa dan birokrasi itu belum tentu memberi ruang yang memadai untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan kualitas pembelajaran di sekolah. Karena itu kepala sekolah dan guru pada umumnya tidak ingin menanggung resiko akibat layanannya pada birokrasi dan kekuasaan.

Akibat model birokrasi yang demikian ini, ruang gerak kepala sekolah dan guru menjadi amat terbatas. Sekolah-sekolah tidak menjamin kualitas lulusan yang tinggi, karena melaksanakan tugas secara rutin tanpa memiliki target yang memadai. Guru hadir disekolah untuk menggugurkan kewajiban. Rendahnya kualitas SDM pendidikan khususnya di sekolah disebabkan prilaku birokrasi dan penguasa yang lebih suka melakukan intervensi, mengakibatkan rendahnya kualitas lulusannya.

Contoh kecil persoalan mutasi dan rotasi bagi Guru dan Kepala Sekolah. Target yang dinginkan tidak terpenuhi mengingat intervensi yang dilakukan oleh birokrasi dan penguasa. Belum lagi persoalan guru yang tersandera oleh persoalan administrasi mengajar yang ribet dan tidak menambah motivasi para guru.

Pengawas sebagai kepanjangan tangan dari dinas atau birokrasi pendidikan lebih menempatkan diri pada seorang intoregasi daripada sebagai seorang pembina dan pemberi motivasi bagi guru-guru. Guru tersandera oleh persoalan administrasi mengajar. Jika prilaku para birokrasi dan penguasa seperti ini menjadi salah satu penghalang yang serius dalam pemberdayaan sekolah sesuai prinsip otonomi sekolah maka solusinya tentu tidak pada kepala sekolah dan guru.

Harus ada political will yang kuat dari negara dalam hal ini pemerintah dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Pihak yang palik dekat dengan political will ini para legislatif pada semua kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat pusat. Undang-undang aparatur sipil negara tentang pelarangan ASN terlibat politik kekuasaan tidak memberikan efek yang begitu signifikan ditataran implementasi kebijakannya.

Terbukti banyak ASN yang terlibat langsung dalam politik kekuasaan diantaranya para guru. Imbasnya pada persoalan mutasi, rotasi jabatan atau promosi jabatan yang lebih mengedepankan aspek pendekatan politik daripada profesionalisme dan kompetensi personal. Yang menang siap dipromosikan dan menempati posisi empuk sesuai dengan pengorbanan dan sumbangsih pada saat pilkada, dan politik kekuasaan.

Guru dan kepala sekolah menjadi alat untuk memobilisasi kepentingan politik. Yang kalah siap-siap menerima resiko dari apa yang menjadi pilihan politiknya. Situasi ini tentu saja akan mempengaruhi semua lini kehidupan pada khususnya di dunia pendidikan. Yang muncul dihadapan kita adalah kompleksnya persoalan dunia pendidikan, persoalan pungli sampai negara membentuk saber pungli, persoalan jual – beli jabatan, politik kepentingan, pejabat yang tidak mendapatkan jabatan, meminta jabatan, sampai Dana BOS yang ditilep oleh oknum-oknum kepala sekolah adalah beberapa persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan hari ini dan yang menjadi topik pembicaraan disetiap tempat tidak terkecuali lingkungan sekolah.

Persoalan ini muncul karena political will yang tidak memiliki kekuatan dalam implementasi kebijakannya dilapangan serta pendekatan politik kepentingan yang salah. Yang pada akhirnya pendidikan yang dirugikan, tentunya situasi ini tidak kita inginkan terjadi lagi. Spirit membangun pendidikan yang lebih baik harus ada pada setiap elemen bangsa ini untuk kepentingan dan kemshalatan bersama.

Stempel kekuasaan dan birokrasi pendidikan tidak menjadikan kita pesimistis terhadap persoalan-persoalan pendidikan. Mengembalikan marwah guru sebagai pendidik karakter anak bangsa tidak terbebani oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan yang tidak baik.

Yang sebenarnya tidak selamanya kekuasaan itu cenderung negatif karena masih banyak memberikan kemshalatan dimana guru merupakan spirit bagi itu semua.

Prilaku tirani kekuasaan dinegeri ini jangan sampai melahirkan benih-benih pembangkangan sipil. Posisi guru sebagai teladan di peserta didiknya dan masyarakat pada umumnya masih memiliki tempat hati disetiap kehidupan bernegara dan bermsyarakat. Untuk itu hendaknya kepentingan pendidikan dan guru menjadi kepentingan tertinggi bagi setiap pemimpin bangsa ini. Sudah saatnya negara yaitu pemerintah menjadikan guru pada posisi yang sebenarnya bukan hanya slogan “Guru Pahlawan Tampa Tanda Jasa”. (*)

Penulis adalah Ketua Umum SGI Kabupaten Bima

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share

Komentar

To Top