ilustrasi
Kota Bima, Bimakini.- Banyak masalah di Indonesia ini karena pemerintahnya kurang faham mengenai tugas dan fungsinya. Kenapa demikian?
Kata Ketua Tim Teknis Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr Ir Imam Mujahidin Fahmid, M.Td, karena seorang Bupati, Walikota, dan Gubernur setelah dipercaya masyarakat kebanyakan hanya mau menempatkan diri sebagai pemempin pemerintah saja, tetapi tidak tahu merencanakan pembangunan dan tidak tahu menjalankan pembangunan. Padahal, pemimpin itu harus memiliki kapasitas kepemimpinan (leadhersip), kapasitas perencanaan, kapasitas pembangunan.
Leadhersip itu, katanya, mengerti akan berbagai persoalan sosial, bagaimana mereka dekat masyarakat, sedangkan persoalan perencanaan seorang Bupati, Wali, dan Gubernur dapat membayangkan sepuluh tahun atau dua puluh lima tahun yang akan datang terjadi seperti apa. Kemampuan menganalisis apa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dengan perencanaan yang baik dan benar.
Untuk kapasitas pembangunan, kata dia, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi sebuah persoalan. Ada masalah langsung turun tangan dan tidak boleh ragu eksekusi itu.
“Jika pemimpin itu tidak bisa menjalankan tiga hal ini, maka kasihan masyarakat. Padahal, napas kehidupan masyarakat ada pada pemerintah,” katanya.
Demikian pula, terangnya, saat memilih pejabat, harus memiliki kecerdasan dan visi kerja yang kuat. Kenapa hal itu diperlukan? Seperti jika penataan kotanya terencana dengan baik, maka Kepala Dinas Tata Kota harus kuat dan tidak boleh sembarangan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang tidak tepat.
Sebab kalau pejabat itu lemah, tegasnya, maka akan merusak penataan kota, merusak rencana jangka panjang yang sudah ada. Contohnya, Kota Bima karena pejabanya lemah bantaran sungai yang dulunya lebar, kini akibat pembangunan perumahan warga yang tidak tertata dengan baik menyebabkan banjir meluap hingga di tengah perkampungan warga.
“Dengan peristiwa banjir bandang kemarin dapat dijadikan ibrah untuk menata perkotaan lebih baik lagi,” ujarnya di Kelurahan Dodu, Sabtu (18/3/2017).
Kejadian seperti ini, katanya, harus terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi karena masalah yang dihadapi bukan hanya persoalan pada sebuah daerah, tetapi berkaitan dengan daerah lain. Walikota Bima harus bersinegi baik dengan Bupati Bima karena banjir itu sumbernya di Kabupaten Bima. (BK23)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
