Hukum & Kriminal

Penegakan UU ITE di NTB belum Maksimal

Casman Ilmanegara, SH

Kota Bima, Bimakini.- Kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Eelektonik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008  yang melibatkan pengguna Media Sosial (Medsos) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih banyak yang belum tuntas dilaksanakan pihak penegak hukum. Mengapa demikian?

Menurut Pengacara Casman Ilmanegara, SH, hal itu disebabkan kurang diperhatikan oleh pihak penegak hukum. Untuk menangani kasus itu, perlu ada ahli seperti akademisi dan praktisi hukum.

“Kasus UU ITE  di wilayah NTB itu belum maksimal diproses hukum oleh pihak terkait, padahal ada UU tersendiri mengaturnya,”  ungkapnya Senin (20/03/17) di Kota Bima.

Dibeberkannya,  tahun 2016 sampai saat ini pun kasus UU ITE yang dilaporkan pada berbagai daerah  di NTB bisa dikatakan hanya 30 persen saja diproses hukum. “Itu pun yang dilanggar oleh masayarakat biasa,” ujarnya.

Kasus tersebut masih banyak yang belum selesai diproses, hanya sampai pada penegak hukum Kepolisan saja. Padahal, banyak pelanggaran di Medsos yang lebih besar untuk diproses maupun dituntaskan supaya tidak ada lagi penyataan yang merugikan orang lain. “Hanya sebagian saja yang sampai pada Jaksa Penuntut Umum,” ungkapnya.

Menurutnya, memang dalam kasus UU ITE sebenarnya kekuatan ada pada aksi Ahli Pidana dan Ahli Bahasa yang akan  menerjemahkan kebenaran kasus tersebut. Tidak mesti harus diarahkan semua ke Pemerintah Pusat. “Padahal banyak para ahli di NTB yang harus dipanggil,” katanya.

Dia menambahkan, sebenarnya kasus seperti ini siapa pun bisa menjadi ahli dan praktisi hukum. Asalkan mereka layak menjadi ahli pda bidangnya masing-masing.

Data yang diperoleh, kasus UU ITE di NTB mencapai 83 kasus. Namun, dari jumlah kasus tersebut sebagian besar belum tuntas diselesaikan. (CBK03)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share

Komentar

To Top