DINAMIKA birokrasi Kabupaten Bima kembali muncul ke permukaan. Masih seputaran mutas, rotasi, dan promosi. Kali ini di lingkungan Dinas Dikpora. Ratusan pejabat fungsional (Kepala Sekolah) dan belasan pejabat struktural di Dinas Dikpora dilantik Rabu sore lalu di halaman kantor Pemkab Bima. Terbilang banyak dari yang selama ini dilakukan. Semacam ‘sapu bersih’. Prinsip mutasi, rotasi, dan promosi memang menjadi semacam tour of duty insan pendidik untuk mengenal tantangan baru yang lebih berat. Dibutuhkan figur baru untuk menghadapi perkembangan dan situasi baru. Hal lumrah dalam bilik birokrasi. Itu hak Kepala Daerah.
Mutasi ibarat pergantian vitamin untuk menjaga metabolisme tubuh birokrasi agar lebih fit. Suatu siklus rutin untuk mencoba menempatkan seseorang pada posisi idealnya. Teroritisnya begitu. Namun, Kamis sore, hentakan penolakan muncul dari pusat ibukota Kabupaten Bima. Tiga Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Woha ramai-ramai dipalang oleh warga dan pemuda yang mengaku eks tim relawan pasangan Dinda-Dahlan. Peristiwa yang jarang terjadi. Akibatnya, ratusan siswa dan guru keketeran. Bahkan, massa memulangkannya lebih awal.
Selama ini, keterlibatan masyarakat dalam urusan mutasi hanya sekadar ngerundel jika memang merasakan kecewa. Tetapi, action lapangan melalui pemalangan ruangan kelas itu, harus memantik tanda-tanya. Ada apa ya? Ada yang memrediksi karena dimensi mutasi telah lama ‘berselingkuh’ dengan beragam kepentingan yang bermain. Kabarnya, ‘investasinya’ saat Pilkada. Meski tidak jantan diakui secara terbuka ada, namun pergerakan bawah tanah seperti itu sudah lama dimafhumi publik. Kabarnya pula lazim terjadi dalam setiap masa kepemimpinan. Di media jejaring sosial Facebook, misalnya, respons terhadap hasil mutasi bisa disimak. Ada sejumlah suara kritis dan sindiran, di tengah seliweran ucapan selamat kepada Kasek baru.
Heboh mutasi ini selayaknya dilihat lebih cermat. Harus digugat, ada yang mengaku tim relawan, namun bergerak sporadis memalang pintu sekolah ketika figur yang diekspektasikannya tidak masuk gerbong. Sejauh itukah ‘rasa memiliki terhadap bidang pendidikan’? Ataukah inikah bagian dari permainan tersembunyi yang selama ini digosipkan masyarakat? Entahlah. Dalam konteks ini, Polres Bima selayaknya mendalami keterlibatan para pemuda yang ditangkap. Tidak hanya sekadar menyimak pengakuan ‘bukan sebagai provokator, tetapi pelaku utama’. Justru pernyataan itu pintu masuk untuk mengarungi kedalaman makna pesan simboliknya. Siapa tahu hanya sekadar ‘pion yang bergerak dari skema sutradara yang mendisainnya’. Tabir yang memicu terhentinya proses dan kenyamanan belajar-mengajar ini mendesak diungkap.
Heboh mutasi Kasek seputaran ibukota itu jelas menoreh luka. Tanpa rasa bersalah menghentikan aliran dan transfer pengetahuan dari guru kepada anak bangsa. Memalukan! Pergerakan bebas oknum eks tim relawan yang setia menagih balas jasa ini merupakan hal serius. Sampai kapan? Ah, politik memang identik dengan balas jasa…(*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
