Foto Dedy: Nazamudin saat interupsi dan mengeritik fakta pola sinergitas yang digaungkan eksekutif.
Kota Bima, Bimakini.- Rapat paripurna DPRD Kota Bima dengan agenda penyampaian hasil reses, Kamis (27/04) pagi, “dihujani” interupsi dari sejumlah legislator. Apa sebabnya? Mereka mengeritik konsistensi Wali Kota Bima, HM Qurais dan para pejabat soal perlunya sinergisinitas antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Para legislator pejabat eksekutif kerap mangkir dan semaunya saat diundang oleh DPRD dalam menyelesaikan berbagai persoalan muncul di tengah masyarakat. Terakhir sejumlah pejabat mangkir saat dipanggil untuk membahas masalah proyek drainase dan bantuan pascabanjir bandang.
Seperti diutarakan duta PKPI, Nazamudin, SSos. Katanya, penyampaian dalam rapat ini merupakan bagian dari koreksi internal lembaga legislatif sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat diamanatkan perundang-undnagan.
Dia berharap sikap kooperatif pemerintah ketika legislatif berkepentingan mengundang untuk membahas masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Sesuai UU, lembaga DPRD Ini adalah bagian dari pemerintah daerah ini, selain eksekutif yang dipimpin Wali Kota. “Ini lembaga DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah di daerah dan ini perlu dicatat,” tegasnya.
Namun, kenyataannya tidak demikian. Katanya, ada beberapa hal perlu dibahas dan diselesaikan bersama soal penanganan pascabencana banjir bandang yang sampai saat ini masih simpang-siur di tengah warga dan eksekutif tidak pernah mau menanggapinya.
Sebelumnya, DPRD Kota Bima menerima LP2R dan Sekwan sudah melayangkan surat undangan kepada sejumlah SKPD terkait. Tetapi, tidak hadir sehingga tidak bisa dilaksanakan.
“Saya berharap Wali Kota Bima lakukan koordinasi intensif, saling hargai antara dua lembaga. Sadar atau tidak kondisi saat ini asumsi pelayanan pascabanjir ini perlu ada penyamaan persepsi, sehingga bisa dipahami secara bersama,” ujarnya.
Begitu pun disampaikan duta Partai Golkar, Alfian Indrawirawan. Dia menilai ketidakhadiran ekseklutif membahas berbagai persoalan di Kota Bima sudah sangat melecehkan lembaga Dewan. Beberapakali diundang tidak pernah hadir, terutama Kepala Dinas PU dan BPBD.
“Sehingga bahasa sinergisitas yang dilontarkan dalam laporan dari eksekutif saat rapat paripurna dan beberapa kali oleh Wali dan Wakil Wali Kota sangat jauh dari harapan kita bersama,” ujarnya.
Kata dia, seharusnya terbentuk komunikasi intensif antara dua lembaga pemerintah saat ini agar bersama persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak menjadikan legislatif sebagai tumbal. “Kami selalu didatangi oleh rakyat memertanyakan berbagai persoalan, sementara untuk mencarikan solusinya eksekutif ini tidak pernah mau hadir, ini menjadi masalah besar,” ujarnya.
Dikatakannya, ketika komunikasi dua lembaga berjalan baik, pada satu sisi sama sekali tidak menggangap lembaga Dewan. Berbagai agenda tidak pernah dihargai, terutama Kepala SKPD. “Kami bukan penjual jajan, hargai kami. Katanya harus ada komunikasi dua arah, itu bohong,” tegasnya.
Begitupun diutarakana duta PKS, H Armansyah. Walaupun singkat, dia meminta Asisten II Setda yang mewakili Pemkot Bima agar menyampaikan sorotan itu kepada Wali Kota.
“Jangan hanya ngomong membangun sinergisitas antara dua lembaga, tetapi kenyataannya tidak demikian,” sentilnya. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
