FOTO DEDY: Pengurus LP2R saat menyoot proyek drainase dan bantuan pascabanjir di DPRD Kota Bima, Rabu siang.
Kota Bima, Bimakini.- Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) Kota Bima menyorot dana bantuan sosial, proyek drainase, dan bantuan pascabanjir. Sorotan itu disampaikan saat pertemuan bersama DPRD Kota Bima, Rabu siamg.
Sayangnya, pertemuan yang sedianya dihadiri sejumlah SKPD lingkup Kota Bima itu ditunda, karena hampir semua pejabat eksekutif yang diundang tidak hadir.
Seperti apa sorotan Ketua LP2R Kota Bima, Basrin, SPd? Di depan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima, dia menyampaikan bantuan banjir yang diterima oleh Dinas Sosial dan Sekretariat Bencana Kota Bima diduga tidak transparan. Basrin menilai banyak sumbangan dari pihak lain saat penanggulangan banjir Kota Bima, totalnya Rp12 miliar. Termasuk dari Gubernur Jawa Barat.
Namun, klaim Basrin, sampai hari ini belum dibagikan. Ini bukan saja bantuan melalui Dinas Sosial.
Berkaitan dengan proyek drainase, menurut penilainnya, saat ini kian amburadul. Pengerjaannya tambal-sulam, tidak ada gambar, dan tidak ada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Ini menjadi persoalan bagi pemerintahan saat ini. Sampai kemudian proyek nilai belasan miliar tidak memiliki dokumen,” sorotnya.
Basrin menilai, proyek drainase yang dikerjakan saat ini semaunya saja. “RAB tidak ada, gambar tidak ada, pengawasan tidak ada, elevasi tidak tahu,” terangnya.
Ditambahkannya, contoh kecil drainase di Kelurahan Sadia tidak jelas dan kini malah menjadi kubangan. Untuk itu, kalau pun Rabu ini tidak ada satu pun pejabat DPU dan BPBD yang hadir, dia meminya pertemuan dijadwalkan ulang. “Karena harus ada kehadiran para pemangku jabatan agar semuanya jelas persoalan yang ada,” ujarnya.
Basrin pun mengajak Dewan, kalau memang persoalan proyek drainase dan bantuan ini memang tidak jelas, maka bersama dilaporkan secara hukum agar diproses. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
