Jasmin Malik, Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur.
Bima, Bimakini.- Gagasan pembangunan pariwisata Kabupaten Bima dengan sebutan SAKOSA yang baru saja dikenalkan pada 1 April 2017 lalu, sudah menuai penolakan. Adalah Jasmin Malik, Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur yang juga Ketua Kader Konservasi Binaan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), menggagas penolakn tersebut dengan tagar #TolakSakosa dan #SaveLambu. Sebab menurut Jasmin, yang punya lokasi wisata itu adalah Lambu, bukan Sape.
”SAngiang itu pulau tujuan wisata, begitu juga KOmodo. Lalu SApe itu apa dan wisata mana yang menjadi paket/kawasan wisatanya ?
Kata orang Lambu, ini politisasi dan eksploitasi aset Lambu. Kerbau punya susu sapi punya nama. Tujuan wisatanya ada di pulau-pulau kecil yang masuk wilayah Lambu, koq justeru Sape yang disebut….?,” protesnya.
Kepada Bimakini.com Jasmin mengatakan, bahwa hal itu bukan sekadar soal nama. Lambu ke depan sebagai tujuan wisata baru, perlu dipromosikan dengan sebuah identitasnya sendiri. Bukan justeru dihilangkan dari peta. namun reaksi penolakan itu, bukan tanpa solusi. Jasmin menyebutkan, mereka sepakat nama atau istilah lebih baik diganti ke penyebutan nama pulau tujuan wisata itu.
”Misalnya Pulau Gilibanta, supaya tidak ada reaksi penolakan. Kalau tidak, maka masyarakat Lambu akan tutup obyek wisata di wilayahnya,” ujarnya.
Konsep Sakosa, Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bima
Konsep Sakosa, seperti yang disampaikan Zainal Arifin, dari Bappeda Kabupaten Bima, merupakan konsep integrasi yaitu Sape yang mewakili Sape, Lambu, Teluk Waworada. Kemudian Komodo yang mewakili Pulau Gilibanta, Pulau Kelapa (Lambu), Pulau Rinca, dan Pulau Komodo. Sementara Sangiang menggambarkan Wera, Ambalawi, Pulau Sangiang, dan asakota (Kota Bima).
”Hubungan dari tiga wilayah besar (Kabupaten Bima, NTT, dan Kota Bima), koneksi pada segala aspek pembangunan, perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, perhubungan, dan lain-lain.
”Kalau SAMOTA sebagai konsep ruang Pulau Sumbawa bagian barat, maka SAKOSA adalah konsep Pulau Sumbawa bagian timur. ”Maka jaringan dan hubungan antara barat dan timur ini yang ingin kita bangun secara berimbang dan adil, sehingga wilayah tengah Pulau Sumbawa juga akan mendapat berkah dari lalulintas konektivitas timur-barat tersebut,” tulis Zainal Arifin dalam penjelasannya di media sosial terkait dengan konsep Sakosa.
Sebelumnya, pada 1 April 2017, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Muzakkir Sulaiman melalui akun Facebook Muzakiir Baim telah memosting konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Bima dengan nama Sakosa. Muzakkir menulis:
Kawasan unggulan Pariwisata Kabupaten Bima.
”Ini gagasan pengembangan pariwisata Kabupaten Bima yg diarahkan oleh Ibu Bupati dan Pak Wabup.. Yg punya ilmu, kecerdasan, ide2 cemerlang ayo ke Bappeda adu konsep dan pemikiran. Mari isi ruang pembangunan ini dgn niat kerja nyata, niat mensejahterakan rakyat dan Insya Allah ibadah kpd Allah Swt.”
Penolakan Sakosa juga disampaikan Jamin dalam laman akun Facebook Bima Timur dengan status Lambu tolak “SAKOSA”…!!!
jika diteruskan maka Wisata Lambu akan ditutup warga…!!!
#TolakSakosa…!!!
#SaveLambu.
Baru dua jam diposting, status ini sudah direspon dan disukai oleh hampir lima puluh orang dan cukup ramai dikomentari. Banyak pendapat dilontarkan, termasuk mekanisme pengambilan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat yang punya kepwntingan langsung atas hal itu. ”Apa dasar hukumnya Sape wajib disebut, kenapa Lambu tidak, atau kenapa tidak diwakili Gilibanta saja yg juga sudah jelas disebutkan dalam peta yang memiliki karakter yang sama? Masih perlu kajian yang mendalam Kknda, Rakyat harus tau dan diajak bicara jangan sembarang kasih istilah, seraplah aspirasi rakyat pemilik Kehendak. Aspirasi kami segera ganti nama Sakosa…!,” tulis Jasmin menanggapi komentar netizen lainnya.
Ariansyah Syarbini memberikan komentar, ”Perlu dicarikan satu kata/nama/akronim singkat yang sangat tepat untuk mewakili tiga daerah yaitu Sape-Lambu-Waworada. Jika tidak terwakili semua, salah satu daerah pasti berontak…,” tulisanya.
Sementara peimilik akun Onepeace Amiy menulis tentang pentingnya kajian mendalam terhadap sebuah kebijakan. ”Ini lah perlunya kajian mendalam dan khusus sebelum membuat perencanaan terhadap ODTW. Yang dikaji bukan hanya potensi eko dan etno wisatanya tpi juga Potensi dan penerimaan masyarakatnya. Dlm konteks Bima, pariwisata harus berbasis masyarakat (Community Based Tourism),” tulisnya. (BK.30)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
