Kades Tumpu, Arifin Yasin
Bima, Bimakini.- Saat ini, sungai Kancobo Limbi dan sungai To’i di RT 01 Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, mendesak diperbaiki. Normalisasi dan bronjongnisasi secepatnya mesti dilakukan untuk mengantisipasi kejadian buruk. Seperti apa?
Menurut warga RT 01 Desa Tumpu Kecamatan Bolo, Idris Husen, ketika hujan mengguyur di wilayah Bolo dan sekitarnya, Desa Tumpu berpotensi kebanjiran lagi.
Idris mengatakan, tidak saja akan merendam sejumlah permukiman penduduk, banjir juga akan menambah kedangkalan sungai dan akan merusak lahan pertanian warga di sekitar bantaran sungai. Bahkan, hewan ternak dan unggas pun bakal ikut terseret banjir.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah harus segera melakukan berbagai upaya agar apa yang dialami sekarang tidak akan terulang. Diakuinya, kejadian ini tetap dialami oleh warga setempat setiap tahun. “Untuk itu diharapkan kepada pihak pemerintah atas agar bisa peduli terhadap warga setempat,” ujarnya.
Kepala Desa Tumpu, Arifin Yasin, membenarkan apa yang disampaikan oleh warganya. Selama ini selalu memrioritaskan sungai Kancobo Limbi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan dana aspirasi legislator. Terbukti, saat Musrenbang Kecamatan, BBGRM, dan reses anggota DPR telah melakukan upaya untuk mendapatkan alokasi anggaran normalisasi dan bronjongnisasi sungai itu.
Akan tetapi, apa yang dilakukan belum membuahkan hasil atau belum diakomodir oleh pihak pemerintah dan aspirasi legislator. Apa yang diusahakan hingga kini belum terealisasi. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dan legislator agar mau membuka hati terkait apa yang dialami warga sekarang. “Kita sangat membutuhkan bantuan itu,” terangnya.
Diakuinya, pihaknya sempat merancang agar normalisasi atau bronjongnisasi sungai Kancobo Limbi dikerjakan melalui Alokasi Dana Desa. Akan tetapi, hal itu diurungkan karena keterbatasan anggaran. Bisa saja dilakukan, akan tetapi akan berimbas pada sektor pekerjaan yang lain seperti rabat gang, Spal, dan talud tidak dilakukan. Hal itu karena pekerjaan normalisasi dan bronjongnisasi membutuhkan banyak angggaran.
“Bisa dilakukan menggunakan anggaran dana desa, tapi masyarakat harus rela beberapa sektor yang menjadi program pembangunan desa tidak dilakukan,” ujarnya. (BE36)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
