Kepala daerah se NTB yang meraih WTP.
STATUS opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pekan lalu. Semua daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkannya. Syukurlah. Itu berarti pengelolaan keuangan dianggap baik berdasarkan kriteria auditor. Pemerintah Kabupaten Bima pernah meraihnya tahun 2015. Pemkab Dompu dan Pemkot Bima merupakan yang ketiga berturut-turut sejak tahun 2014 lalu. Dalam konteks NTB, merupakan satu di antara tiga provinsi yang semua daerahnya meraih WTP. NTB meraihnya untuk yang keenam kalinya. Luar biasa!
Itu berarti merupakan sinyal positif bagi penatakelolaan keuangan daerah menuju kondisi yang lebih baik lagi. Prestasi yang diraih selayaknya dipertahankan untuk memajukan daerah. Ke depan diharapkan pengelolaan semakin baik dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Sekali lagi, suatu pencapaian yang patut disyukuri. Seperti harapan Gubernur NTB, HM Zainul Majdi, perolehan harus dijadikan motivasi untuk bekerja dan berikhtiar lagi agar ke depan lebih baik lagi. Dalam tingkat kerumitan dan kompleksitas laporan keuangan, aparatur pemerintah telah melakukan yang terbaik sesuai aturan yang ditetapkan. Dalam kesimpulan Gubernur, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses.
Hanya saja, ada satu insiden yang mengiringi penyerahan status WTP ini. Ada oknum auditor yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap seputar WTP di Kementerian PDT. Meski tidak menyasar atau terkait dengan NTB, namun setidaknya soal kelayakan kriteria itu menjadi bahan perbincangan publik. Muncul suatu kesan negatif bahwa urusan WTP bisa ‘dipesan’ untuk mewajarkan suatu kondisi. Apalagi, ada iming-iming bonus yang bakal diterima suatu daerah jika menggenggam WTP. Kita berharap insiden memalukan itu menjadi bahan refeksi semua jajaran pemerintah untuk merapatkan barisan dan bekerja sesuai semangat aturan.
WTP itu suatu prestasi? Jika dilihat dari semangat birokrasi pemerintahan yang berkewajiban melayani rakyat, maka pencapaian terlalu sederhana disebut prestasi. Raihan WTP berkali-kali bukanlah pamer prestasi. Pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai standar penilaian pengelolaan keuangan dan aset, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan keharusan birokrasi melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam bahasa lain, jika suatu daerah mampu membandroli WTP pada berkas laporan pengelolaan keuangan dan asernya, maka itulah yang seharusnya dicapainya.
Ke depan, semoga daerah di NTB meraih WTP lagi sebagai bentuk ketaatan terhadap mekanisme laporan keuangan dan aset. Wujud pertanggungjawaban moral kepada publik. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
