Opini

Polemik Tambora: Tambora Milik Siapa?

Oleh: Rismunandar Iskandar

Tulisan ini harusnya ada sejak empat tahun lalu, ketika kawasan konservasi Gunung Tambora masih di bawah naungan Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi NusaTenggaraBarat (NTB). Sebelum dikenal oleh masyarakat luas, Tambora hanyalah Gunung Api yang pernah meletus hingga melenyapkan tiga kerajan di NTB yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar dan Kerajaan Pekat. Sekarang,setidaknya ada empat kecamatan (Pekat, Kempo, Sanggar dan Tambora) dimana sebagian besar masyarakatnyamenggantungkan kehidupannya padagunung ini. Mereka mengais rezeki dengan mencari kayu bakar, madu hingga berburu.

Gunung Tambora/Foto FB Rismunandar Iskandar

Tambora merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dibuktikan melalui Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013 kemudian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 Tambora  termasuk dari salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Polemik muncul saat status Tambora masih sebagai kawasan konservasi sehingga untuk mengembangkan menjadi asset pariwisata susah. Akhirnya tepat dua abad memeringati meletusnya gunung tersebut pada 11 April 2015 statusnya diubah menjadi Taman Nasional Gunung Tambora agar mempermudah pengelolaan pariwisata di wilayah tersebut.

Panorama alam nan eksotis yang disuguhkan Tambora membuat Pemerintah Kabupaten Dompu membrandingnya melalui event Tambora Menyapa Dunia, bahkan Pemkab Dompu rela menggelontorkan anggaran kurang lebih 4,9 Miliar demi memperkenalkan TN Gunung Tambora pada jutaan mata di dunia. Ditilik secara geografis TN Gunung Tambora tak hanya bagian Pemkab Dompu saja namun juga PemkabBima. Dari sudut pandang administratif 70% masuk ke Bima, sedangkan sisanya masuk wilayah Dompu.

Bila merujuk pada ranah administrative Pemerintah Kabupaten Bima semestinya mampu mengadakan agenda lebih menyolok dan besar dibandingkan Pemkab Dompu atau join dalam event Tambora Menyapa Dunia. Dalih tak memiliki anggaran membuat Pemkab Bima tidak ikut berperan aktif dalam melejitkan nama TN Gunung Tambora. Kerjakeras Pemkab Dompu terlihat saat banyak traveler baik domestic maupun mancanegara mengunggah foto keseruannya saat berwisata alam di TN Gunung Tambora. Gunung Tambora menjadi destinasi idaman para pecinta gunung di Indonesia.

Telinga masyarakat sudah tak familiar lagi mendengar Gunung Tambora.Ya, Gunung Tambora di Kabupaten Dompu. Ingat, bukan GunungTambora di Kabupaten Bima. Bahkan Presiden Joko Widodo saat meresmikan gunung ini menjadi TN Gunung Tambora di Kabupaten Dompu tepatnya daerah Doro Ncanga. Media pun booming dan terkenallah TN Gunung Tambora Kabupaten Dompu. Congratulation Dompu!

Padang Safana di TN Gunung Tambora.

Pemkab Dompu patut berbangga diri karena berkat jerih payahnya mampu mendapatkan keuntungan. Pemberitaan berbagai media mengenai TN Gunung Tambora, pemasukan daerah serta meningkatnya pendapatan masyarakat dari adanya aktivitas wisata di TNGT di wilayah Dompu ternyata membuat para tokoh dan aktivis di Bima resah. Hal ini terlihat ketika Gunung Tambora masuk dalam nominasi Dataran Tinggi Terpopuler pada Anugerah Pesona Indonesia 2017 yang setiap tahun diadakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Gunung Tambora masuk sebagai perwakilan dari Pemkab Dompu. Keresahan ini menjadi hal yang sangat wajar karena seharusnya Pemkab Bima berpartisipasi aktif dalam pengelolaan TN Gunung Tambora namun realitanya tidak sama sekali. Sekarang tidak boleh resah atau pun marah bila banyak mulut mengatakan bahwa TN Gunung Tambora milik Pemkab Dompu.

Baca Juga: Gunung Tambora Masuk Nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2017

Baca Juga: Bupati Bima Dukung Penuh Gunung Tambora Masuk Nominasi

Timbul pertanyaan mendasar; sejak kapan masyarakat Bima khususnya Pemda Bima merasa memiliki Gunung Tambora? Sepengetahuan saya kawasan Tambora yakni Sanggar dan Tambora bagaikan momok bagi para pengabdi yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahasa kasarnya kawasan tersebut adalah list daerahbuangan ASN yang taktertib, takpatuhsertatak loyal baik dibidang politik ataupun dedikasi profesionalnya. Adanya ketimpangan secara tajam dalam hal pembangunan antara kecamatan satu dengan kecamatan lainnya termasuk dua kecamatan yang terletak di lereng Gunung Tambora (Sanggar danTambora). Aksesbilitas menuju lokasi dua kecamatan tersebut begitu sulit. Saat musim hujan, Kerbau asyik mandi menikmati kubangan di tengah jalan raya karena rusaknya aspal dan belum diperbaiki hingga sekarang. Selain kubangan kerbau, kita juga dipastikan tidak bisa melewati desa satu dengan desa lain karena air sungai begitu tinggi. Maklum tidak ada jembatan penghubung antar desa.

Bila musim kemarau masyarakat akandisuguhi jalan berbatu layaknya track moto cross. Kecamatan Tambora paling parah, untuk listrik masyarakat desa di kecamatan ini masih mengandalkan genset untuk penerangan malam. Bagi yang tidak mampu, terpaksa cukup menyalakan lampu petak dan obor.Naasnya akses informasi pun susah didapatkan,  masyarakat kecamatan Tambora musti menuju ke kecamatan Sanggar demi mendapatkan signal handphone sekadar mengecek ada sms dari kerabat atau tidak. Sungguh ironi, berbanding terbalik dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bima.

Nasi sudah menjadi bubur, tapi bukan berarti bubur ini harus dibuang begitu saja. Toh bubur juga terbuat dari bahan dasar yang sama dengan bahan dasar pembuatan nasi. Hanya saja proses pembuatannya berbeda. Artinya, sekarang pada event wisata skala nasional Gunung Tambora boleh saja “atas nama” Pemkab Dompu akan tetapi sebagai masyarakat Bima yang memiliki 70% wilayah Taman Nasional Gunung Tambora kedepannya harus memperjuangkan TN Gunung Tambora agar dikenal sebagai asset wisata milik Bima.

Kita semestinya belajar pada berbagai kasus Taman Nasional lain di Indonesia, contohnyaTaman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP) dimana kasusnya hampir sama dengan problem di Bima. Ada tiga wilayah administrasi yang masuk dalam kawasan TNGGP yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Kabupaten Bogor dan Sukabumi masing-masing 40% masuk dalam kawasan TNGGP, sementara Cianjur hanya 20% dari kawasan ini. Wilayah paling besar mendapatkan manfaat secara ekonomi dari keberadaan TNGGP adalah masyarakat Cianjur. Karena akses pengunjung taman nasional berasal dari Bandung dan Jakarta lebih dekat melewati jalur Cianjur (Jalur Gunung Putri dan Jalur Cibodas) daripada melalui Sukabumi (Jalur Selabintana). Selain itu, jumlah atraksi wisata di Cianjur lebih banyak dibandingkan dengan jalur lain. Dampaknya, masyarakat yang ada di desa memiliki mata pencaharian baru sebagai pemandu wisata, membuka villa/homestay untuk penginapan, agrowisata berkembang pesat sehingga dapat menyokong pemasukan daerah. Jika dikaitkan pada TN Gunung Tambora seharusnyaBima lebih mempunyai segalanya yang mampudijadikanbuktibawa TN GunungTamboraadalahmilik Bima. Dari segi aksesibilitas, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin berdiri kokoh di Bima. Bandara tersebut menjadi salah satu pintu masuk utama ke lokasi TNGT. Pengunjung yang berasal dari luar daerah dan luar negeri lebih memilihjalur udara yaitu dengan transit di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Bima dengan jarak temph 1 jam 45 menit daripada harus melewati jalur darat dari Mataram sampai Dompu dengan jarak tempuh 12 jam.

Belum lagi jika kita meneropong aspek jumlah atraksi wisata yang akan “dijual” pada pengunjung. Di Bima hampirmerajai semua jenis atraksi wisata untuk kategori wisata alam. Di Jalur Piong kita disuguhkan dengan luas padang savana dari kaki gunung sampai menujupuncaknya. Di jalur Kawinda To’i mata kita dimanjakan dengan keheterogenan vegetasi hutan yang masih asli serta aman dari Illegal Logging. Air Terjun Oi Marai sebanyak empat tingkatan dengan tipe berbeda akan menjadi pemandangan menyejukkan saat para pendaki naik untuk melihat Kawah Raksasa Gunung Tambora bediameter seluas tujuh km dengan kedalaman 800-900 meter. Belum lagi berbicara tentang wisata sejarah dan budaya Kerajaan Sanggar dan KerajaanTambora yang hilang saat letusan dua abad  silam. Jika menelaah dari pendekatan metodologi ilmiah seperti Analisis Daerah Operasi-Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) dari Dirjen PHKA, kualitas Obyek Wisata Alam di Tambora masuk dalam kategori tinggi dan sangat layak untuk dikembangkan.

Namun semua keindahan ini tidak akan dikenal dan nikmati oleh khalayak ramai jika tidak dilakukan pembenahan dari berbagai aspek, terpenting adalah aksesibilitas. Perbaikan infrastruktur ke lokasi pintu masuk harus di utamakan. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasansangat penting dilakukan guna tercipta masyarakat sadar wisata. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keindahan alam yang ada di sekitarnya. Dengan begitu masyarakat akan turut andilmenjaga kelestarian alam Tambora.Promosi wisata harus dengan gencar dilakukan, karena bagaimanapun, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengenalkan Tambora sangat penting untuk memajukan sebuah destinasi wisata. Memang harus berinvestasi banyak jika mengharapkan sebuah hasil besar. Tidak mungkin kita akan memancing ikan besar dengan umpan kecil. Harusnya tulisan ini hadir empat tahun lalu. Harusnya tulisan ini ada sebelum Tambora dikenal seperti sekarang. Harusnya kita lebih mengenal daerah kita. (*)

 

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana IPB, Pegiat Lingkungan, peneliti Wisata Tambora

Share
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Komentar

To Top