Connect with us

Ketik yang Anda cari

Dari Redaksi

Menakar Pungli

 

Dok Kompasiana

ADA yang menyengat dari “vonis” pungutan liar (Pungli) yang disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Taufik HA Karim, Rabu lalu. Menanggapi soal pemotongan gaji yang dilakukan pihak UPTD Dikbudpora salahsatu kecamatan. Soal protes pungutan itu yang menghangatkan jagat pendidikan Kota Bima beberapa hari terakhir. Dalam pernyataan terang-benderang duta PPP itu, kalau memotong gaji guru kemudian tanpa sepengetahuan dan ada protes, itu Pungli namanya. Dalam pengakuan para guru, terdapat sejumlah item pemotongan yang jelas mengurangi dana ‘take home pay’ mereka.

Lepas dari kasus di lingkungan Dinas Dikbudpora Kota Bima itu, bagaimana Pungli yang dicurigai telah “membumi” pada berbagai bidang kehidupan ini diposisikan konteks permasalahannya?  Seperti apa membaca pergerakannya? Memang aromanya dalam dunia birokrasi selalu menjadi sasaran keluhan. Kadang ada yang mengangggap nilai tarikannya tidak signifikan terhadap akumulasinya, namun tetap saja muncul isu dan pembicaraan di level pegawai/guru. Pungli sejatinya tidak berdasarkan nilai, tetapi tindakannya yang menerobos aturan. Bisa dipahami, dalam sisi inilah Tim Saber Pungli terbentuk secara nasional untuk mengamputasi perilaku buruk itu.

Pungli memang meresahkan. Itu ‘buah segar’ dari karakter dan mentalitas. Hingga kini, Pungli tidak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa seperti korupsi. Namun, karena fakta masifitasnya, sesungguhnya itu kejahatan serius. Kerugiannya multiefek. Bukan hanya soal uang, tetapi sisi sensitifnya adalah kerusakan sistem dan kinerja pemerintahan. Bisa menghambat pembangunan secara luas.

Satu hal yang perlu diingatkan, kejahatan dalam Pungli dan korupsi memiliki watak yang sama. Idem dito. Ada yang menyebut kejahatan korupsi begitu meluas, karena dilindungi masifnya praktik Pungli. Pungli umumnya merupakan akibat dari lemahnya akuntabilitas pemerintahan. Pemerintahan yang berwatak melayani karena kekuasaan ditempatkan sebagai amanat dari warga, berkecenderungan bisa menekan Pungli dan mendorong birokrasi untuk melayani warga. Sebaliknya, pemerintahan yang berwatak penguasa akan mendorong birokrasi untuk melayani penguasa dan menjadikan warga sebagai sasaran tembak.

Pungli adalah benalu pelayanan. Menyasar kenyamanan,  merusak suatu sistem secara perlahan  dan pasti. Tim Saber Pungli masih ada kan? (*)

 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait