Warga korban banjir yang mendatangi kantor Pemkot Bima.
Kota Bima, Bimakini.- Aksi demo puluhan warga korban banjir bandang asal Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Rasanae Timur dilakukan, Senin lalu. Beragam tuntutan mereka sampaikan. Bagaimana reaksi Pemerintah Kota (Pemkot) Bima?
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Ir H Sarafuddin, MM, belum dapat memberikan pernyataan soal bantuan bagi korban banjir itu. Namun, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) memastikan bantuan itu ada.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Ir Hamdan, melalui Bidang Perumahan Muktadir, via telepon seluler Selasa (19/09) sore mengatakan bantuan untuk masyarakat yang menjadi korban banjir tahun 2016 lalu ada, seperti yang diinformasikan oleh pejabat Pemerintah Pusat. Tetapi, bukan dialokasikan pada tahun 2017.
Katanya, berdasarkan hasil pertemuan dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta pekan lalu, sempat membahas masalah bantuan relokasi korban banjir yang dimaksud.
“Alhamdulillah kemarin hasil usulan kami di-Acc sebanyak 10 miliar lebih untuk tahun 2018. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” ujarnya.
Muktadir menambahkan dana itu untuk korban banjir yang berada di luar bantaran sungai. Kalau yang berada di bantaran sungai akan direlokasi. Tetapi, pihak yang mengetahui pasti soal itu adalah Kepala DPKP. “Besok ke kantor agar semuanya jelas semuanya mengenai bantuan korban banjir itu,” ujarnya.
Kepala BPBD Kota Bima, Ir H Syarafudin, MM, yang dihubungi via telepon seluler, Selasa (19/09) sore mengaku masih sibuk dengan agenda rapat bersama tentang penanganan bencana Kota Bima. Dia belum dapat menyampaikan pernyataan untuk sementara waktu.
“Maaf saya sedang rapat, nanti akan saya hubungi,” ujarnya.
BPBD dan DPKP merupakan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Tupoksi berkaitan dengan rencana relokasi warga korban banjir maupun warga bantaran sungai pascabanjir bandang di Kota Bima. BPBD menanggani kebencanaan dan DPKP yang menangani rencana pembangunan rumah dan permukiman bagi korban banjir yang akan direlokasi.
Seperti dilansir sebelumnya, puluhan warga merangsek ke kantor Pemkot Bima untuk mendesak realisasi bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah. Mereka berorasi di depan kantor Pemkot Bima, bahkan hingga merangsek masuk ke teras kantor megah itu.
Sayangnya, pertemuan dengan Wali dan Wali Kota Bima tidak terwujud. Saking bersemangatnya massa menyampaikan uneg-unegnya, satu orang bangkan pingsan.
Warga yang rumahnya hanyut saat banjir bandang tahun 2016 lalu, Yanto, histeris sampai menangis lantaran Kepala Daerah tidak menemui warga. Selain itu, belum ada realisasi bantuan warga korban banjir.
“Padahal, kami tidur di tenda dan kolong rumah tetangga Pak Wali Kota,” ungkapnya menggunakan pengeras suara.
Diakuinya, sudah setahun hidup sengsara, panas hujan di bawah tenda terpal, namun tidak ada kejelasan kondisinya. “Kami bukan orang kaya punya tabungan untuk bangun kembali rumah yang roboh. Kami hanya minta pada pemerintah, tapi pemerintah lebih mengutamakan bangun gedung-gedung,” ujarnya.
Katanya, datang menyuarakan aspirasi saat bekerja menggali jamban orang lain karena hidup susah. Dia meminta memerhatikan kehidupan rakyat yang terlunta-lunta dan menemui jika didatangi.
Hingga beberapa saat berorasi, Yanto pun tumbang tidak sadarkan diri. Saat itu dibawa Polisi ke tempat yang teduh. Kemudian diangkat oleh warga lain dan diletakan di teras kantor Pemkot Bima.
Koordinator aksi, Arif Rahman, mengatakan aksi warga ini reaksi dari rasa kekecewaan warga terhadap sikap pemerintah yang sampai saat ini tidak kunjung merespons penderitaan warga korban banjir. Sudah 10 bulan warga tinggal di tenda dan kolong rumah. Mereka mengalami penderitaan, sedangkan pemerintah hanya mengumbar janji. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
