Petani di Bolo saat aksi blokade jalan.
Bima, Bimakini.- Masalah kelangkaan pupuk kembali mencuat dan diprotes. Harga pasarannya pun melambung tinggi. Bayangkan, pupuk non-subsidi menembus angka Rp400.000/sak. Fakta itu ‘melilit leher’ petani. Ratusan petani dari Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima mereaksinya. Mereka memblokade jalan di persimpangan Bolo desa setempat, Rabu (27/09/2017).
Para petani memblokir jalan menggunakan baruga, kayu, dan batu. Aksi itu lantaran terjadi kelangkaan pupuk dan harganya pun melejit. Mereka mendesak pemerintah segera menyetabilkan harga, apakah pupuk jenis non-subsidi atau pupuk subsidi.
“Warga kesulitan untuk mendapatkan pupuk, lalu warga berbondong-bondong menghadang jalan,” ujar Koordinator lapangan, Yasin Bajang.
Dikatakannya, sebenarnya masalah pupuk ini tidak ada istilah langka. Akan tetapi, terjadi a kesalahan pihak distributor dan pengecer saat penyaluran. Bahkan, indikasinya telah menjual pupuk tidak tepat sasaran, sehingga berimbas pada para petani.
Selain itu, cara penjualan pupuk di desa setempat tidak sesuai regulasi. Buktinya pengecer menjual pupuk kepada petani secara paketan. Hal itu sangat memberatkan petani. “Pupuk dijual paket, kalau tiga sak pupuk subsidi, harus dibarengi 1 sak non-subsidi, pola seperti itu menyimpang jauh dari mekanisme,” sorotnya.
Disarankannya, karena terjadi banyak kecurangan saat penyaluran pupuk, warga meminta pemerintah memanggil pihak distributor dan pengecer untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pemerintah dan PT Pupuk Kaltim didesak segera mencabut izin operasional distributor CV Lawa Mori karena dinilai tidak membantu kesejahteraan petani.
Abidin, petani warga desa setempat mengaku, aksi yang dilakukan karena melambungnya harga pupuk yang dijual oleh para pengecer. “Kita membeli pupuk sampai harga Rp400 ribu/sak, saya tidak tahu harga yang selangit seperti itu, walaupun itu pupuk non-subsisdi,” ujarnya.
Dia mendesak pemerintah harus menurunkan harga pupuk, disesuaikan dengan penghasilan petani. Diakuinya, pupuk yang dijual seharga Rp400 ribu itu non-subsidi. Berdasarkan pengalaman setiap tahun, hasil panen seperti kedelai dan padi saat dijual diambil murah oleh para pedagang. Harga pupuk, obat-obatan atau pengeluaran sampai panen, petani harus mengeluarkan uang banyak.
“Intinya turunkan harga pupuk, mau itu pupuk non-subsidi atau pupuk subsidi,” desaknya.
Saat itu, aparat Kepolisian mengawal jalannya aksi yang dilakukan warga. (BK36)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
