Warga korban banjir yang pingsan saat orasi beberapa waktu lalu.
Kota Bima, Bimakini.- Anggota DPRD Kota Bima, Nazamuddin, SSos, menyesalkan sikap Wali dan Wakil Wali Kota Bima yang tidak menemui warga korban banjir saat aksi demo di halaman kantor Pemkot Bima, Senin siang. Seharusnya mereka bisa ditemui karena juga merupakan rakyat Kota Bima.
Menurutnya, tidak mungkin rakyat datang ke kantor Pemkot Bima ingin menyakiti Kepala Daerah-nya. Beberapa hal perlu dipahami oleh Kepala Daerah. Trauma warga terhadap insiden banjir bandang yang dahsyat itu tidak dapat terhapus begitu saja. “Ini persoalan traumatik soal banjir bandang yang dialami masyarakat,” ujarnya di kantor DPRD setempar, Selasa.
Katanya, memasuki musim hujan mendatang, tentunya masyarakat begitu resah terhadap kondisinya saat ini. Pada satu sisi warga masih tinggal di tenda pengungsian, pada satu sisi lain belum ada satu pun bantuan bagi mereka untuk dapat membangun rumah layak dihuni.
Dikatakannya, rasa kesengsaraan warga ini harus bisa dijawab oleh Kepala Daerah. Tidak saja Kepala Daerah, tetapi juga pejabat yang berkaitan dengan masalah banjir. “Kemana Sekda, Kepala BPBD, Kepala DPUPR dan Kepala Dinas Perumahan,” sorotnya.
Menurutnya, seharusnya mereka ini bisa mendampingi Wali atau Wakil Wali Kota saat warga hadir memertanyakan nasib mereka. Menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kapan akan direalisasikan. “Warga hanya ingin mendengarkan langsung dan temui wagra di depan pagar halaman kantor tidak masalah sebenarnya,” ujarnya.
“Jangan menggantung seperti ini, untuk apa takut temui warga.
Secepatnya pemerintah selesaikan persoalan ini. Lakukan
evaluasi,” katanya.
Apalagi, kata dia, masalah kini sepertinya Pemkot Bima tidak mau mengalokasikan bantuan bagi korban banjir melalui kebijakan dalam APBD Perubahan 2017. Aspek yang dialokasikan hanya untuk pembebasan lahan, sementara kebijakan lainnya tidak ada.
Kata dia, seharusnya banyak dipikirkan pemerintah bagaimana saat hujan turun tidak lagi banjir, dari pada mengalokasikan anggaran tidak urgen saat ini, seperti menambah anggaran Masjid Terapung yang masih dalam proses pembangunan.
“Banyak hal harus dipikirkan dan Dewan pun akan kawal ini semua. Tidak haram anggaran daerah digunakan untuk penanganan banjir, tidak melulu harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat,” kata Nazamuddin. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
