Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah
Bima, Bimakini.- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Nukrah, SSos, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh Ketua Komisi I, Sulaiman, MT, SH. Nukrah dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang jabatannya.
“Saya laporkan Wakil Ketua DPRD tersebut ke BK, karena disinyalir menyalahgunakan wewenang. Laporan tersebut sudah kita masukan pada BK pada hari ini, Rabu (27/09),” ujar Sulaiman di ruang Komisi I, Rabu (27/09).
Dijelaskannya, dugaan penyalahgunaan wewenang itu karena disinyalir memanggil jajaran BKD dan Diklat, Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima terkait masalah pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) di ruangannya Rabu (27/09/2017) melalui surat secara resmi.
Seharusnya yang memanggil BKD dan Diklat terkait dengan masalah GTT adalah Komisi I, Dinas Dikbudpora wewenang Komisi IV . “Bukan Wakil Ketua selaku unsur pimpinan Dewan,” tuturnya.
Masih kata Sulaiman, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang itu telah menjalin koordinasi dengan anggota BK dan direspons positif oleh seorang anggota BK. Dia memkinta jajaran BK segera menindaklanjutinya. “Kalau jajaran BK tidak menindaklanjutinya, maka kinerja BK akan dipertanyakan,” ujarnya.
Anggota BK DPRD Kabupaten Bima, M Natsir, yang dikonfirmasi di ruangan Sekwan mengaku belum melihat laporan itu. “Kita lihat dulu laporan lalu ditelaah,” tuturnya.
Apabila dari hasil telaah ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka BK akan menindaklanjuti dan memanggil pelapor dan terlapor.
Wakil Ketua DPRD, Nukrah, SSos, mengaku memanggil jajaran BKD dengan Dinas Dikbudpora. Pemanggilan itu selaku unsur pimpinan Dewan, yaitu untuk mengelarifikasi pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT). “Dimintai keterangan apakah sudah sesuai mekanisme dan apakah sudah di-SK-kan semua atau bagaimana,’ terangnya.
Sebagai unsur pimpinan DPRD, memiliki Tupoksi untuk memanggil seluruh jajaran OPD apabila ada aspirasi masyarakat soal kebijakan. “Artinya, pemanggilan jajaran BKD dengan Dinas Dikbudpora sudah sesuai Tupoksi sebagai unsur pimpinan,” tegasnya.
“Lalu yang menjadi pertanyaannya, wewenang yang mana yang saya salahgunakan,” tambahnya.
Dia mengimbau Sulaiman memelajari lagi tentang apa saja Tupoksi unsur pimpinan Dewan supaya tidak salah kaprah. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
