PKM Wawo siap hadapi visitasi.
Bima, Bimakini.- Beberapa hari terakhir, jajaran Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Wawo terus berbenah. Ruangan baru Unit Gawat Darurat (UGD) dan ruangan perawatan tengah dibangun. Saat ini juga sedang menyiapkan PKM menghadapi akreditasi yang akan divisitasi oleh tim Surveyor Akreditasi dari Kemenkes dalam beberapa hari ke depan.
Kepala PKM Wawo, Masturudin, SKep, mengatakan sesuai amanat Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi PKM, maka PKM Wawo juga harus siap diakreditasi. Bahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima telah menyiapkan pendamping untuk membina tiga Pokja yang akan divisitasi nanti. Apalagi, pelaksanaan akreditasi merupakan ikhtiar meningkatkan kualitas pelayanan yang dititikberatkan pada tiga Pokja yakni, Pokja Administrasi, Pokja Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Pokja Usaha Kesehatan Perorangan (UKP).
“Intinya bagaimana SDM kita dapat memberikan pelayanan terbaik dan maksimal sesuai dengan standar operasional prosedur,” ujarnya di PKM Wawo, Selasa (26/9).
Diingatkannya, ikhtiar pelayanan itu dapat berhasil apabila mendapat dukungan dari lintas sektoral lewat instansi pemerintah maupun dukungan masyarakat. Selama ini belum ada kendala yang berarti. Bahkan, bentuk dukungan riil dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima luar biasa. Dalam persiapan menghadapi akreditasi ini, Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri dan Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan MNor, MPd mengalokasikan pembangunan ruangan UGD dan ruangan perawatan baru senilai Rp2,019 miliar.
“Kita harapkan dengan adanya pembangunan ruangan itu memenuhi standar Permenkes Nomor 75 Tahun 2014,” katanya.
Apa saja yang dilakukan pendamping akreditasi kepada anggota Pokja PKM Wawo menghadapi kehadiran tim Surveyor nanti? Pendamping Pokja Administrasi, Desy Mariani, MKes, mengatakan, sebagai pendamping harus menyiapkan dokumen penting yang pendukung administrasi, seperti dokumen internal maupun eksternal. Kemudian menyiapkan berkas Surat Keputusan (SK) yang pernah diterbitkan.
Selain itu, kebijakan yang harus dibuatkan SK, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan perangkat acuannya, seperti tata cara dan alur jenis pelayanan yang dilakukan.
Melalui pendampingan ini, terangnya, PKM Wawo mendapatkan status akreditasi. Ikhwal ini baru yang pertama dilakukan dengan standar akreditasi dasar, madya, utama, dan paripurna. “Semakin baik pelayanan level akreditasi yang diberikan akan semakin tinggi. Kita harapkan PKM Wawo minimal mendapatkan akreditasi madya dan syukur-syukur jika mendapatkan akreditasi utama,” katanya.
Untuk Pokja UKM didampingi Rosihan, SST, dan Pokja UKP didampingi drg Fajar Aprianto. (BK23)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
