Politik

Eksekutif Diingatkan tidak Untungkan Petahana

 

Alfian Indrawirawan

Kota Bima, Bimakini.-  Saat rapat paripurna DPRD Kota Bima, dibacakan surat masuk dari Panwaslu Kota Bima tentang imbauan kepada pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Isinya agar tidak membuat putusan atau program yang  dapat menguntungkan calon tertentu.

Selain itu, larangan  pergantian pejabat enam bulan sebelum jadwal penetapan calon Kepala Daerah atau atas persetujuan tertulis  dari Mendagri.

Sejumlah anggota DPRD Kota Bima mengajukan interupsi.  Duta Partai Golkar, Alfian Indrawirawan, mengingatkan  pimpinan rapat dan eksekutif  mengenai urgennya surat masuk dari Panwaslu Kota Bima untuk ditindaklanjuti bersama.

Dikatakannya, surat masuk Panwaslu Kota Bima sudah jelas, imbauan kepada pejabat negara atau pejabat di daerah daerah, ASN, TNI, dan Polri,  desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat putusan atau kebijakan dapat  merugikan pasangan calon dalam Pilkada.
“Menyimak surat masuk dari Panwaslu, kami hanya ingin pertegas. Surat dari Panwaslu sudah diingatkan pada kita kaitan kewenangan Kepala Daerah, Lurah dalam menghadapi Pilkada,” ujar Alfian.

Bersama legislator lainnya  berharap dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018 nanti berlangsung aman, damai, dan Jurdil.  “Kami  ingatkan pada eksekutif, supaya dalam kegiatan pemerintah tidak dimanfaatkan oleh calon Wali atau Wakil Wali Kota sehingga dapat merugikan calon lain. Itu jelas dalam surat tidak untungkan calon ketika ada kegiatan,” ujarnya.

Untuk itu, kepada eksekutif setiap ada program kegiatan melibatkan kepentingan masyarakat  agar  turut mengundang anggota DPRD, sekaligus dalam rangka   tugas pengawasan. Hal ini agar terhindar dari pemanfaat program kegiatan pemerintah oleh calon Wali Kota dari petahana.  Begitu pun kepada ASN agar tetap jaga netralitas, walaupun memiliki hak politik.

“Jangan sampai gunakan kewenangannya pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan calon Wali Kota,” ingatnya.

Begitu pun disampaikan politisi PPP,  Edi Ikhwansah.  Selain surat masuk dari Panwaslu, poin itu juga ada dalam  aturan perundang-undangan jelas sesuai UU 10/2016 pasal 71 ayat 2 dan 3 dan PKPU Nomor 03 Tahun 2017 pasal 90 poin e, pasal 71. Satu di antaranya mengatur ketentuan mengenai larangan bagi pejabat negara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu pasangan calon.

Selain itu, terdapat ketentuan larangan bagi petahana agar tidak merombak  atau merotasi kabinet enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan. Hal itu ada  dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk itu diharapkan  pimpinan DPRD segera menjadwalkan rapat koordinasi dengan Panwaslu untuk menguatkan pengawasan sesuai implementasi perundang-undangan disampaikan Panwaslu dalam surat itu. Hal itu karena program dalam kegiatan pemerintah juga DPRD juga ikut bertanggung jawab. “Sehingga perlu dikawal, apalagi jelang Pilkada sangat riskan pemanfaatan posisi untungkan petahana,” ujarnya.

Dicontohkannya, kegiatan PKH dilakukan salahsatu calon petahana  ini jelas merugikan calon lain. Untuk itu, membuat undangan jadwal pertemuan dengan Panwaslu untuk menguatkan pengawasan.

Legislator PKS, Anwar Arman, menilai sampai saat ini belum ada penetapan calon dan belum ada calon dalam konstelasi politik. Februari 2018 itulah baru ada calon Wali,  saat ini baru bakal calon.

“Tentunya salahsatu Balon juga petahana saat ini masih menjabat dan roda pemerintahan  masih di bawah Haji Qurais dan Haji A Rahman, tidak ada masalah,” katanya. (BK32)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share

Komentar

To Top