ilustrasi
SAAT ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sedang mencari sosok Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menakodai dapur birokrasi dalam kerangka membantu Kepala Daerah. daru tujuh calon, dua di antaranya gagal dalam tahap seleksi manajerial dan psikologis. Mereka adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Supawarman dan Kepala Dinas Sosial, H Muhidin. Ada dua calon lagi yang diberi catatan kurang memenuhi syarat, namun tetap mengikuti seleksi. Yaitu M Farid (Asisten I) dan H Alwi Yasin (Kepala Dinas Dikbudpora). Itu berarti mereka yang setidaknya punya kans lebih adalah H Muhtar (Asisten III), H Supratman (Kepala BKD), dan H Fakhrunnraji (Kepala Dinas LH).
Siapakah yang akhirnya terpilih? Kita menunggu saja proses dan tahapan yang ditentukan. Masih ada tahapan penulisan makalah, presentasi, dan wawancara. Suatu tahapan yang akan menguji lagi kepantasan dan kelayakannya. Tentu saja kita berharap Panitia Seleksi bekerja profesional dan tidak “bermain mata” terhadap oknum dan kepentingan tertentu dari calon Wali dan Wakil Wali Kota Bima. Membiarkan segala sesuatu berlangsung alamiah, karena output yang ingin dicapai adalah munculnya sosok kredibel dan disegani untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Bima. Posisi Ketua Panitia Seleksi yang dijabat mantan Sekda H Tajudin, setidaknya bisa mengukur sejauhmana kompleksitas beban kerja dengan figur yang terpilih nanti untuk bahan pertimbangan. Pengalaman selama periode sebelumnya bisa menjadi alat bantu untuk lebih jeli dan cermat dalam proses penyeleksian.
Proses seleksi Sekda ini menyita perhatian aparatur dan publik. Paling tidak ada untuk dua alasan. Sekda adalah sosok penting yang akan mengelola administrasi daerah. Jabatan tertinggi bagi birokrat. Oleh karena itu, upaya mencari sosok yang tepat dan kompeten, merupakan keniscayaan bagi suatu daerah. Selain itu, proses penyeleksian ini merupakan ronde kedua setelah sebelumnya semua calon dinyatakan tidak layak. Dalam sejarah seleksi Sekda, kali ini yang menyita energi, bahkan mungkin emosi. Dalam konteks untuk mencari sosok mendekati ideal, maka apa yang tersaji di Kota Bima ini wajar-wajar saja. Pengendali lokomotif birokrasi haruslah sosok yang bisa berperan maksimal untuk mendukung kinerja Kepala Daerah dalam pencapaian visi-misinya. Tidak bisa asal comot begitu saja.
Aspek lain yang meniscayakan perlunya dimunculkan sosok Sekda kompeten adalah ketika berhadapan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pengalaman berbagai daerah, ketika Sekda-nya mulai “memainkan fungsi tambahan dan peran-peran politis” maka kondisi gerbong birokrasi terkotak-kotak, bahkan terkoyak. Pelayanan kurang maksimal. Konsolidasi murni urusan birokrasi bakal lemah. Jabatan Sekda memerlukan netralitas tinggi, setidaknya mampu menjaga ritme dan irama agar barusan aparatur tidak tergoda, dipaksa, dan memaksakan diri memasuki dunia politik praktis. Sisi performa Sekda dalam kaitan dengan hiruk-pikuk dan pat-gulipat dunia politik ini perlu ditekankan, karena kerap menjadi buah bibir publik.
Dalam kesempatan formal, sudah jamak didengar pejabat Sekda berbicara normatif seperti “jangan pernah berpolitik praktis” “berikan saja hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara” “berpolitik praktis wilayah haram bagi Aparatur Sipil Negara”, dan “siapa yang terbukti akan ditindak tegas”. Ya, dibahasakan dan dipidatokan lantang di atas mimbar atau podium. Namun, seringkali pula dugaan aroma “arah dukungan dan konsolidasi tersembunyi” muncul dari mulut ke mulut aparatur, terutama pasca-Pilkada.
Kita berharap sosok The Next Sekda Kota Bima mampu berbuat banyak untuk daerah. Tampil elegan ketika berhadapan dengan momentum politik praktis. Bersama Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki perspektif dan visi yang sama membawa daerah menuju kondisi yang lebih baik. Semoga. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
