Kota Bima, Bimakini.- Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Front Persatuan Demokratik (FPD), Jumat (27/10), menyuarakan aspirasi pada sejumlah titik. Satu di antaranya di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Saat itu mahasiswa menggalang gerakan melawan kapitalis. Aksi itu dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda 2017.
Koordinator lapangan aksi, Deddy, mengatakan gerakan ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda tahun 2017, semua elemen mahasiswa bersatu untuk menggalang persatuan gerakan rakyat. Tuntutan yang disuarakan adalah melawan kapitalisasi pendidikan dan melaksanakan kedaulatan pendidikan.
FPD menyorot Undang-Undang Sisdiknas yang dituding telah menyebabkan sistem pendidikan Indonesia rusak, biaya pendidikan melambung tinggi. Hanya beberapa orang saja dapat mengeyam pendidikan layak, sedangkan masyarakat tidak mampu gigit jari.
Selain menyorot soal pendidikan massa gabungan dari SMI, LMND, LPM Muhammadiyah, FOKMMA, FKM Salam, dan KPOP meneriakan sikap melawan kaum pemodal dan kapitalis.
Mereka juga menyorot Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Ormas yang dinilai telah membatasi kehidupan berserikat dan hak demokrasi. Aparat Negara telah memeralat kelompok-kelompok reaksioner untuk intimidasi. FPD menilai, ke depan melalui Perppu tersebut semua berseberangan dengan pemerintah akan dicap radikal.
FPD menyebut di Bima muncul berbagai persoalan yang terjadi pada sektor agraria dengan legitimasi UU Pengadaan Nomor 2 Tahun 2012. Kini dirasakan oleh masyarakat Sanggar dan Tambora yang dirampas haknya dengan alasan investasi pemodal asing.
Saat aksi digelar di depan DPRD Kabupaten Bima, mahasiswa mendesak penetapan harga standar produk pertanian, karena selama ini dinilai kerap merugikan masyarakat. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.