Foto Herman: Aparat keamanan saat berusaha menghalau warga yang bentrok.
ROADSHOW silaturahmi kini dilakukan oleh Kapolres Bima Kabupaten, Ajun Komisaris Besar Polisi Bagus WS, ke Polsek dan masyarakat. Setelah di Kecamatan Woha, berlanjut ke Kecamatan Madapangga. Sebagai pejabat baru, memang sejatinya demikian. Membangun hubungan dan pendekatan persuasif dengan masyarakat. Upaya menjaga Kamtibmas tidak hanya bisa dilakukan oleh Kepolisian saja. Dalam jumlah personel yang terbatas, hal yang mustahil mampu memerankan diri mengawal dinamika jika tanpa dukungan masyarakat. Apalagi, terbukti dalam sejumlah kasus penyakit sosial, Kepolisian terbantu oleh laporan masyarakat. Sinergitas antara aparat Kepolisian dan juta TNI dengan masyarakat adalah kata kunci untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam konteks itulah, maka permintaan Kapolres agara masyarakat menerimanya utuh sebagai warga Kabupaten Bima, dapat dipahami.
Ada isyarat yang disampaikan Kapolres. Setiap ada persoalan dalam kehidupan sosial agar mengedepankan musyawarah-mufakat. Berusaha mencari solusi terbaik. Meski demikian, ada kasus yang tidak bisa diselesaikan hanya karena kesepakatan damai saja. Dinamika sosial di sekitar kantor baru Pemerintah Kabupaten Bima memang mengharuskan koordinasi intensif antarsemua pihak. Apalagi, dalam sejarah dan pengalaman yang tersaji, wilayah Woha dan sekitarnya, letupan-letupan kecil yang melibatkan remaja dan pelajar, bisa merembes jauh hingga konflik komunal. Saat bersamaan, senjata tajam dalam berbagai model dan variasinya, senjata api rakitan menemukan momentum pemunculannya.
Bentrokan antarkelompok masyarakat Desa Dadibou dan Desa Risa untuk edisi yang kesekian kalinya pada Rabu (18/10/2017) sore adalah fakta yang tidak terbantahkan. Penguasaan senjata oleh masyarakat sipil sangat berbahaya dalam konteks Kamtibmas. Letupan aktual yang kini memaksa Kapolres dan jajarannya harus berjibaku dengan dinamika lapangan.
Dalam bahasa lain, membiarkan kondisi seperti itu begitu saja, sama dengan berjudi dengan waktu. Visi Bima RAMAH yang diusung paket pemimpin daerah saat ini rawan ternodai dalam konfigurasi sosial seperti itu. Oleh karena itulah, setidaknya ada dua sisi yang memerlukan percepatan respons. Pertama, Kapolres harus memberi porsi lebih terhadap dinamika di Woha dan sekitarnya. Sebagai ibukota Kabupaten Bima, Woha akan menjadi pusat perhatian publik. Sentimen keributan yang seringkali muncul adalah tantangan berat yang harus dihadapi. Upaya Kapolres berbaur dengan elemen masyarakat sudah tepat.
Kedua, Pemerintah Daerah memberi penekanan yang lebih tajam lagi pada koordinasi dan komitmen masyarakat menuju Bima RAMAH. Letupan liar yang melibatkan remaja dan pemuda pengangguran adalah fakta yang harus segera diurai. Harus diakui, kita sudah banyak memforsir energi sosial yang tidak pada tempatnya. Tidak kolaboratif dengan dimensi pembangunan. Terbuang percuma. Energi yang sebenarnya diarahkan untuk memoles potensi dan diberdayakan menuju sasaran yang dituju.
Di bawah kepemimpinan Kapolres baru ini, mari kita satukan lagi komitmen ke-Bima-an kita untuk menjadikan daerah ini aman. Hal-hal kecil dan persoalan yang sesungguhnya tidak substansial, selayaknya dimusyawarah-mufakatkan. Kita seringkali protes dibandrol stigma ‘Zona Merah’. Namun, saat bersamaan letupan sosial yang menyeruak ke permukaan sangat jelas mengindikasikan kita sedang menebar ‘aroma Kuning yang mendekati Merah’. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
