Pemerintahan

Wali Kota Bima Jelaskan Membengkaknya Dana Hibah

Wali Kota Bima, HM Qurais

Kota Bima, Bimakini.- Membengkaknya dana hibah  tahun 2017 dan 2018 sempat menjadi pembahasan hangat di tengah  masyarakat. Ada yang mencurigai mengapa menjelang Pilkada 2018 dana itu bertambah signifikan.  Nah, Wali Kota Bima, HM Qurais H Abidin, menjelaskannya di depan rapat paripurna Istimewa pelantikan Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Senin (09/10/2017).

Dikatakannya, tahun 2018 adalah tahun politik dengan agenda Pilkada Serentak. Dia ingin menyampaikan berbagai informasi sensitif yang sebelumnya menjadi konsumsi masyarakat. “Saya ingin sampaikan, sebelum pembahasan APBD 2018 tentu sensitif,” jelasnya.

Katanya, jumlah dana hibah akan jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.  “Saya sampaikan naik tahun ini sekitar 25 miliar,” ujarnya.

Dia sangat berharap kalaupun dipangkas hanya sampai Rp20 miliar saja. Kenaikan ini  bukan tanpa sebab, ada alasan yang jelas memang anggaran hibah begitu besar.  Seperti untuk dana Pilkada pada KPU Kota Bima  senilai Rp15 miliar. Begitu pun untuk Pengawas Pemilu, kemudian untuk anggaran pengamanan Polri dan TNI akan diberikan dalam bentuk hibah.

Menueurtnya, penjelasan melaui rapat paripurna penting disampaikan agar tidak ada kesalahan penafsiran mengapa kemudian jumlah dana hibah menjelang Pilkada membengkak.  Bahkan, kalau pun nanti dalam pembahasan hibah bagi masyarakat dapat dikurangi agar  lebih fokus pada anggaran Pilkada.

Wali Kota mengaku  sudah menginstruksikan jajarannya agar dana hibah bagi warga dikurangi. “Saya tidak mau masalah dengan dana hibah, nanti biar Wali Kota baru gantikan kurang khusus untuk masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya seperti dilansir beberapa waktu lalu,  dana hibah diajukan oleh Pemkot Bima pada APBD Perubahan 2017 dan dalam KUA PPAS APBD Tahun 2018 senilai  Rp35 miliar. Namun, sejumlah legislator menilainya janggal.

Menurut  anggota DPRD Kota Bima,  Alfian Indrawirawan, dana hibah itu terlalu  banyak, apalagi menjelang Pilkada dan rawan  salah sasaran. Untuk itu meminta eksekutif menelaah  ulang, walaupun ada pos untuk kebutuhan Pilkada. (BK32)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share

Komentar

To Top