ilustrasi
Bima, Bimakini.- Ada dugaan aroma uang pelicin pada proses pelelangan tanah eks jaminan aparatur desa oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Beberapa nama disebut-sebut menerima fee hingga menembus angka miliaran.
Wakil Ketua Forum Pejuang Landefom Sape-Lambu, M Saleh, mengaku mengetahui ada dugaan aliran fee sebagai pelicin dalam proses pelelangan tanah eks jaminan aparatur desa tahun 2017 ini.
“Saya sudah melihat datanya tadi (kemarin) di Kantor DPRD Kabupaten Bima,” akunya ditemui di kompleks masjid Nurul Qalbi, Jumat (29/12).
Dalam data dimaksud, sambung M Saleh, ada beberapa nama oknum panitia lelang yang diduga menerima fee. Diantaranya AM menerima Rp1 miliar dan M menerima belasan juta. “Nama-nama itu sudah diserahkan ke Komisi 1,” sebutnya.
Menyusul muncul dugaan uang pelicin tersebut, M Saleh dan beberapa warga lain meminta hasil pelelangan tanah tersebut dibatalkan.
“Tidak ada alasan lagi dari pemerintah untuk tidak membatalkannya, karena banyak persoalan. Pelelangan sudah tidak fair. Uang tersebut diserahkan sejak April 2017 lalu,” tudingnya.
Sejumlah masyarakat Sape-Lambu, kata dia, mendatangi DPRD Kabupaten Bima meminta lembaga setempat agar memperluas jangkauan pengawasan, terutama kaitan rekomendasi.
“DPRD sudah menerbitkan rekomendasi soal pelelangan tanah tersebut. Percuma rekomendasi dikeluarkan, jika tidak diawasi lagi,” imbuhnya. (FIR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
