Kericuhan saat aksi mahasiswa di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima.
Bima, Bimakini.- Demo memeringati Hari Anti Korupsi se-Dunia di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima berakhir ricuh, Senin (11/12). Lima mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima terluka.
Salah satu dari lima korban adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Bima, Ardiansyah. Dia mengalami luka bagian telinga kiri, diduga akibat benda tumpul. Sementara, empat korban lain mengalami luka bagian wajah dan tubuh lain. Keempat korban, dirawat di RSUD Bima.
Pantauan Bimakini.com, massa aksi bergantian berorasi di halaman kantor setempat. Setelah lama bersuara, massa hendak audensi dengan kepala instansi setempat.
Keinginan massa aksi tidak terpenuhi menyusul Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir Rendra Farid, tugas ke luar daerah. Namun, massa aksi tetap ngotot. Tidak lama kemudian, terjadi kericuhan antara massa aksi dengan sejumlah pegawai.
Akibatnya, lima pendemo mengalami luka dan sejumlah kaca bagian kantor pecah. “Saya terluka dan empat lainnya sudah dibawa ke RSUD Bima,” terang Ketua BEM STISIP Bima, Ardiansyah, pada sejumlah wartawan usai kejadian.
Ardiansyah mengaku, luka yang dialaminya karena lemparan benda tumpul. Dia mengecam aksi premanisme sejumlah pegawai setempat. “Sikap premanisme sejumlah pegawai Distambun tidak manusiawi,” kecamnya.
Seharusnya, kata Ardiansyah, sejumlah pegawai setempat tidak perlu menyuguhkan sikap demikian. Sebagai abdi negara, harus menunjukkan sikap melayani masyarakat.
“Kami akan membawa persoalan penganiayaan ini ke ranah hukum. Kami berharap, pihak Kepolisian menindaklanjuti agar ada efek jera,” pintanya.
Saat aksi, mereka menyampaikan 14 tuntutn. Diantaranya, meminta Kejaksaan Negeri Raba Bima memublikasikan kasus korupsi yang masih ditangani dan meminta institusi penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat.
Selain itu, massa aksi meminta menelusuri dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima. Juga mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Bima mengambil sikap terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat pada dinas setempat.
Massa aksi juga meminta Distributor bertanggungjawab atas kelangkaan pupuk. Juga memasukkan dalam daftar hitam (blacklist) distributor nakal.
Mereka juga menyorot Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atas dugaan korupsi pengadaan buku Mulok senilai Rp1,98 miliar.
Meminta Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Bima, mengundurkan diri karena gagal memberantas Pungli. Juga mendesak KPK mengambil alih kasus korupsi di Polres Bima Kota dan Polres Bima Kabupaten.
Massa aksi mengajak masyarakat di Kota dan Kabupaten Bima tidak membayar pajak selama sejumlah kasus dugaan korupsi tersebut tidak diselesaikan. (PUL)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
