Dari Redaksi

Kerawanan Pilkada

ilustrasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawasli) RI, meliris Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2018 se Indonesia. Kota Bima sendiri masuk kategori rawan sedang. Berada di urutan 21 dari 63 daerah yang masuk dalam ketegori yang sama.

Pemberian penilaian itu tentu melalui sejumlah penilaian dan indikator, sehingga Kota Bima masuk dalam kategori rawan sedang. Meski demikian kita berharap eskalasi politik Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Bima berada pada titik aman, tanpa kerawanan.

Potensi kerawanan yang dimaksudkan oleh Bawaslu RI, tidak hanya soal konflik yang mungkin timbul. Tapi juga kerawanan partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan. Sejauh ini tingkat partisipasi pemilih di Kota Bima cukup tinggi. Ini harus dijaga dan ditingkatkan, karena akan melegitimasi pemimpin yang akan dipilih 27 Juni 2018 nanti.

Pada titik ini, mungkin tidak menguatirkan bagi pelaksanaan Pilkada Kota Bima 2018 nanti. Kerawanan lain yang bisa timbul adalah masalah integritas penyelenggara. Jika penyelenggara banyak melakukan pelanggaran, maka dapat memicu eskalasi konflik. Baik oleh peserta terhadap penyelenggara maupun masyarakat sebagai konstituen.

Untuk itu, penting agar penyelenggara menjaga integritasnya. Panwaslu juga harus dapat memaksimalkan perannya dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada.  Meskipun pengawasan juga dibutuhkan partisipasi dari berbagai elemen.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi indikator dalam kerawanan Pilkada. Jika masyarakat aktif melakukan pengawasan, maka ruang terjadi pelenggaran menjadi sempit. Untuk itu masyarakat juga penting diedukasi bagaimana menjadi pemilih partisipatif.

Jika belajar dari pelaksanaan pemilihan sebelumnya, baik Pemilihan Wali Kota Bima dan Pemilihan Legislatif, tidak sampai muncul konflik besar. Reaksi atas dinamika pemilihan masih sebatas wajar. Meskipun pada Pilkada 2013 ada aksi terhapa penyelenggara Pemilu. Namun, masih dalam batas terkendali dan tidak sampai rawan tinggi.

Kedewasaan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2018 juga menjadi penting. Termasuk ikut mengendalikan pendukungnya. Mengedepankan dialog, ketika muncul persoalan, tidak mereaksinya secara berlebihan, sehingga Kota Bima naik statusnya dari rawan sedang ke tinggi.

Apa yang dirilis oleh Bawaslu RI, satu sisi masih menggembirakan, karena tidak dianggap zona merah konflik Pilkada, seperti kekuatiran sebelumnya. Penting untuk memertahankan opini ini, agar Bima tidak melulu mendapat stempel merah. Bila perlu meningkatkannya menjadi zona hijau atau zona paling nyaman dalam pelaksanaan Pilkada.

Apalagi, tahapan Pilkada di Kota Bima sudah semakin mendekati masa pendaftaran. Saat ini sedang berlangsung verifikasi faktual lapangan calon perseorangan. Pun partai politik sudah mulai meneribitkan SK dukungan pasangan yang diusung.

Ini artinya, eskalasi politik akan meningkat. Maka semua akan bergentung pada kontestan meramu alur politiknya. Apakah melakukan dengan kesantunan, penuh empati kepada konstituen. Atau memilih cara apapun untuk menggapai kemenangan. (*)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 25
    Shares

Komentar

To Top